Kupastuntas.co, Lampung Utara - Terkait dugaan premanisme adik Anggota DPRD Lampung Utara (Lampura), terlapor berinisial I beserta kakaknya, yakni JB (Anggota DPRD Lampura) tidak menghadiri undangan dari pihak Kepolisian dalam gelar perkara.

Kasat Reskrim Polres Lampura, AKP Eko Rendi mengatakan, Polres Lampura telah menindaklanjuti laporan dari pihak CV Mitra Muda Perkasa dan melakukan pemanggilan terlapor.

"Hari ini kita undang I dan JB, namun keduanya tidak menghadiri undangan dari kita dan pihak Kepolisian sedang melaksanakan gelar perkara," kata Eko Rendi, Senin (22/11/2021).

Baca juga : Kasus Pengancaman, Adik Anggota DPRD Lampura Dilaporkan ke Polisi

Kasat Reskrim menambahkan, hari ini telah digelar perkara kasus pengancaman.

"Hari ini dari proses lidik sudah kita tingkatkan ke sidik proses laporannya, dengan total ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa dan baru selesai," terangnya.

Pemilik CV Mitra Muda Perkasa, Firmansyah mengharapkan, proses hukum untuk terus berlanjut dan pihak kepolisian untuk menggelar perkara agar diketahui fakta sesungguhnya.

"Kalau kemarin laporan anak buah saya tentang aksi premanisme dan penghentian pekerjaan dengan pengancaman menggunakan senjata tajam, nanti tidak menutup kemungkinan saya akan melaporkan dugaan Pungli uang Rp10 juta yang diterima langsung oleh Joni Bedyal atas dasar keamanan," jelas Firmansyah.

Ia menambahkan, dirinya juga memiliki bukti-bukti kuat dan saksi terkait laporannya kelak dan tetap akan menempuh jalan hukum.

Baca juga : Terkait Dugaan Premanisme Adik Anggota DPRD Lampura, Polisi Amankan Lokasi Proyek

Sementara Anggota DPRD Lampura, JB, yang juga Ketua Komisi III DPRD Lampura menjelaskan, terkait pengancaman dan istilah uang keamanan Rp10 juta tidaklah benar.

"Saya disini meluruskan kesepakatan antara pemuda desa setempat dengan pemborong adalah pengadaan material pasir diberikan ke mereka (kelompok pemuda), dan uang Rp10 juta memang saya terima untuk pembayaran pasir, bukan untuk keamanan," jelas JB, saat memberikan keterangan, Senin (22/11/2021).

Demikian halnya dengan laporan kepolisian tentang kasus pengancaman juga tidaklah benar, karena yang terjadi hanya  miskomunikasi saja.

"Ditengah perjalanan (proyek) secara sepihak pemborong menghentikan kerjasama pengadaan pasir dengan Pemuda, maka kedatangan mereka ke lokasi mempertanyakan hal tersebut dan minta pekerjaan di hentikan sejenak sampai ada penjelasan dari pemborong jadi bukan aksi premanisme" tegasnya.

Baca juga : Polisi Segera Periksa Adik Anggota DPRD Lampura Terkait Aksi Pengancaman

Dirinya juga mengatakan bahwa seluruh pemuda, pihak Pemerintahan Desa dan Kecamatan telah menandatangani surat pernyataan untuk siap menjaga kondusivitas di lokasi pekerjaan dan meminta pihak Pemborong menyelesaikan pekerjaan tersebut.

"Saya pribadi bersama Pemuda dan desa mengharapkan agar pekerjaan itu dilanjutkan dan terkait aksi pengancaman pemuda menggunakan Sajam tidaklah benar," imbuhnya.

Baca juga : Dugaan Premanisme di Lampura, Praktisi Hukum: Dalami juga Dugaan Punglinya

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampura, Rendy Apriansyah menerangkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari pihak manapun terkait permasalahan yang menyeret nama salah satu Anggota DPRD Lampura.

"Asas kita praduga tak bersalah, karena sampai saat ini laporan terkait itu belum kami terima, dari kepolisian juga belum menyebutkan nama JB, namun setelah memiliki kejelasan pasti akan kami tindaklanjuti," ungkapnya. (*)

Video KUPAS TV : RUDAPAKSA PENUMPANG, POLISI TANGKAP SUPIR TRAVEL GELAP