Kupastuntas.co, Lampung Tengah - Masuk 20 besar daerah rawan politik uang di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) memperkuat anggota hingga tingkat kecamatan dan kampung.

Ketua Bawaslu Lampung Tengah, Yudi Efendi mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi kepada para anggota Bawaslu dari tingkat kecamatan, kampung, tokoh masyarakat, anggota Bawaslu.

"Selain itu, dari unsur pemerintah kampung sampai tingkat dusun dan RT, itu kita berikan arahan, agar mereka meneruskan ke warga. Adapun ujung tombak kita adalah Bawaslu tingkat kampung, karena mereka yang langsung bersentuhan pada warga," kata Yudi, saat dimintai keterangan, Kamis (31/8/2023).

Baca juga : Dua Kabupaten di Lampung Masuk 20 Besar Rawan Politik Uang di Pemilu 2024

Selain melakukan sosialisasi, Bawaslu juga menyebarkan tulisan dari Banner, terkait politik uang dan sanksi pidananya, agar masyarakat benar-benar paham dan tidak mau menerima imbalan.

Terkait sanksi pidana lanjutnya, calon bisa dibatalkan bila terbukti bermain politik uang secara masif dan struktur tural, jadi benar-benar diorganisir secara sistemmatis.

"Wilayah Lampung Tengah cukup Luas dengan mata pilih 1 juta lebih, tentunya kita sebagai Badan  Pengawasan Pemilu tidak mampu mengawasi secara full, karena keterbatasan personel anggota Bawaslu," terangnya.

Baca juga : 2 Kabupaten Rawan Politik Uang, Berikut Langkah-langkah Pencegahan Bawaslu Lampung

Menurutnya, perlu juga kerjasama dari masyarakat, terutama untuk para Ketua RT, mereka lebih paham dengan warga nya, ini kalau mereka bisa bekerjasama dengan pihak Bawaslu.

"Saya yakin permainan politik uang di Pemilu nanti bisa diminimalisir. Karena kita ketahui, kuncinya ada di kesadaran masyarakat. Kalau mereka menolak dengan politik uang dan memilih calon sesuai dengan kriterianya," ungkapnya.

Baca juga : Lampung Barat Masuk 20 Besar Daerah Rawan Politik Uang, Begini Strategi Bawaslu

Sebagai Bawaslu yang sudah ditunjuk untuk mengamankan jalannya Pileg Pilpres, pihaknya akan bekerja dengan maksimal, bagaimana caranya agar politik uang di Lampung Tengah bisa ditekan semaksimal mungkin.

Sedangkan untuk Sosialisasi pada Bacaleg, pihaknya masih menunggu DCT, untuk memberikan arahan melalui partai masing masing.

"Nanti kita berikan arahan mana yang politik uang dan mana yang bukan. Itu kan ada aturan di Pemilu, agar mereka paham mana yang bisa dibagikan pada masyarakat dan tidak melanggar aturan Pemilu. (*)