Kupastuntas.co, Lampung Barat - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merilis daftar 20 Kabupaten Kota di Indonesia yang rawan terhadap praktik politik uang di Pemilu 2024, salah satunya Kabupaten Lampung Barat.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Novri Jonestama mengatakan, hal tersebut menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) bagi dirinya yang baru saja dilantik sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, pada Sabtu (19/8/2023) lalu.

"Saya merasa ini adalah sebuah PR yang harus saya selesaikan bersama dengan jajaran Bawaslu Lampung Barat. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai petunjuk dan pedoman dalam menyukseskan Pemilu 2024, sebagai bentuk pencegahan bersama terhadap kerawanan yang akan terjadi pada Pemilu 2024," ujarnya, Kamis (31/8/2023).

Menurut Novri, untuk menghilangkan predikat sebagai daerah rawan politik uang diperlukan kerjasama dari semua pihak, bukan hanya Bawaslu Kabupaten Lampung Barat tetapi masyarakat juga bisa mengambil peran dalam mengantisipasi segala tindak kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemilu 2024 mendatang.

"Kita harus bisa mengantisipasi kerawanan ini dan membuang predikat 'Daerah Rawan Politik Uang' itu dari daerah kita. Untuk langkah antisipasi, Bawaslu Lampung Barat akan melakukan pemetaan terhadap daerah mana saja yang potensi kerawanan itu tinggi," ungkapnya.

"Kemudian kita akan melakukan pengawasan secara optimal dan mencari formula terbaik untuk menghindari adanya politik uang di bumi Lampung Barat, sehingga kita akan melakukan upaya-upaya itu secara maksimal untuk mengantisipasi terjadinya politik uang," sambungnya.

Baca juga : Dua Kabupaten di Lampung Masuk 20 Besar Rawan Politik Uang di Pemilu 2024

Novri menambahkan, selain politik uang indeks kerawanan lain berhubungan dengan tahapan kampanye, yakni politisasi SARA, politik uang atau materi lainnya, hate speech, hoaks, dan politik identitas juga menjadi hal yang penting untuk diantisipasi.

"Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, menekankan kerja sama kelembagaan dengan sesama penyelenggara Pemilu, TNI Polri, Kemenkopolhukam, dan lembaga lainnya menjadi sangat penting karena Bawaslu Lampung Barat tidak mungkin bergerak sendiri dalam menyukseskan Pemilu," terangnya.

"Ini hajatan bersama, pemilih akan memilih pemimpin yang memimpin bangsa 5 tahun ke depan sehingga diperlukan sinergitas antar semua pihak agar kita bisa bersama-sama menyukseskan gelaran pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang dengan jujur, adil, dan kondusif," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis daftar 20 kota/kabupaten di Indonesia yang rawan terhadap praktik politik uang di Pemilu 2024. Daftar ini dipublikasikan melalui situs hingga akun media sosial resmi Bawaslu.

Bawaslu tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai nomor dalam daftar tersebut, apakah berkaitan dengan urutan potensi dan tingkat kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024 mendatang. Berada di nomor 1 dalam daftar tersebut ialah Jayawijaya, Papua.

Namun dalam 20 besar tersebut, terdapat dua kabupaten di Provinsi Lampung yang masuk dalam daftar tersebut. Di mana, Lampung Tengah (Lamteng) berada di nomor 5 dan Lampung Barat (Lambar) berada di nomor 19. (*)