Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024. Provinsi Lampung mencatat angka IPM sebesar 73,13, yang menjadi paling rendah dibandingkan seluruh provinsi di Sumatera.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan pentingnya sinergi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Lampung.

"Kita tentu ingin membantu Pak Gubernur dalam rangka meningkatkan SDM melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini. Saat ini kami sedang merancang agar IPM meningkat secara linier dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yanuar, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan dunia usaha, salah satunya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), guna merancang Perda yang tepat sasaran.

“Kita sempat mengadakan FGD yang dihadiri oleh pihak swasta seperti Apindo. Tentu tujuannya adalah agar IPM kita meningkat,” jelasnya.

Baca juga : IPM Lampung Terendah di Sumatera, Pendidikan Dinilai Jadi Penghambat Utama

Lebih lanjut, Yanuar menilai pola penyusunan Peraturan Daerah (Perda) selama ini masih belum maksimal karena hanya mengandalkan naskah akademik. Oleh karena itu, pendekatan ke depan akan dimulai dari FGD agar Perda benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Selama ini kita membuat Perda selalu diawali dengan naskah akademik (NA), lalu ketika sudah jadi, tidak dibahas secara komprehensif. Sekarang kita balik: diawali dulu dengan FGD dari masyarakat, baru dituangkan ke dalam NA,” tegasnya.

“Jadi, Perda yang kita buat benar-benar sesuai dengan kondisi saat ini. Sehingga hasilnya maksimal, tidak lagi hanya formalitas. Dampaknya juga bisa nyata dalam peningkatan IPM,” tambah Yanuar.

Baca juga : Upaya Pemprov Lampung Tingkatkan IPM dari Sektor Pendidikan

Yanuar juga menyoroti semangat Gubernur Lampung yang dinilainya memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan IPM, meskipun hal tersebut tidak berdampak langsung secara politis.

“Ini semua mumpung Gubernurnya semangat dan punya komitmen tinggi untuk peningkatan IPM. Tidak semua kepala daerah mau ambil risiko soal ini, karena masyarakat tidak bisa langsung menyaksikan hasilnya. Butuh beberapa tahun. Kalau bicara kalkulasi politik, ini gak masuk,” paparnya.

Ia pun menegaskan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk DPRD, untuk mendukung langkah Gubernur dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah.

“Dengan semangat Pak Gubernur, tentu kita harus mendukung sesuai dengan tupoksi masing-masing. Di sini kami berusaha agar IPM kita bisa meningkat,” tutupnya. (*)