Kupastuntas.co, Metro - Kota Metro kembali menjadi sorotan publik akibat sejumlah kasus pembangunan yang dinilai bermasalah. Mulai dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan Jalan Dr. Soetomo, hingga isu dugaan alih fungsi ruko Sudirman menjadi hotel tanpa izin yang memadai.

Masalah-masalah ini memunculkan berbagai kritik, termasuk dari para akademisi dan pengamat pemerintahan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Dharma Wacana Metro, Sudarman Mersa menilai bahwa proyek bermasalah di Kota Metro menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.

“Jika proses tender dilakukan dengan transparan dan profesional, maka masalah seperti ini seharusnya tidak terjadi,” kata dia saat dikonfirmasi awak media di kampusnya, Kamis (16/1/2025).

Pria yang juga merupakan Dekan I pada FISIP tersebut menyoroti potensi campur tangan politik dalam proses kebijakan pembangunan yang bisa mengarah pada penunjukan pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas memadai.

"Ketika proyek diberikan kepada pihak yang hanya berorientasi pada kepentingan politik atau kekuasaan, hasilnya sering kali mengecewakan," ucapnya.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut menerangkan adanya dua faktor utama yang dianggap menjadi akar permasalahan. Pertama, lemahnya perencanaan di tingkat pemerintah. Kedua, minimnya pengawasan baik dari pihak pemerintah daerah maupun masyarakat.

BACA JUGA: Panik! Pejabat DPUTR Kabur Saat Dikonfirmasi Soal Temuan BPK Terkait Kerugian Pembangunan Jalan di Metro

“Pengawasan pemerintah daerah lemah, ini yang menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk bermain-main dengan proyek. Kami juga menyoroti isu seperti setoran proyek yang menjadi rahasia umum. Praktik ini adalah indikator kuat apakah sebuah proyek akan berkualitas atau tidak. Jika praktik ini terus dibiarkan, maka pembangunan tidak akan pernah berjalan efektif," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyebut pemerintah dinilai kurang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan.

“Masyarakat seharusnya diberi ruang untuk menyuarakan pendapat. Namun, fenomena yang terjadi justru sebaliknya. Tokoh-tokoh masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan masukan,” ungkapnya.

Pengamat itu juga mengingatkan bahwa peran masyarakat sangat penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai kebutuhan publik.

"Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, potensi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalkan. Jika masalah ini tidak segera ditangani, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat. Infrastruktur yang tidak berkualitas akan terus memakan anggaran akibat perbaikan berulang," jelasnya.

"Jadi anggaran habis untuk memperbaiki proyek yang seharusnya sekali selesai. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus menurun," imbuhnya.

BACA JUGA: DPRD Metro Panggil Tiga OPD, Pembangunan Ruko Sudirman Jadi Hotel Dihentikan

Sebaliknya, proyek yang dikerjakan secara profesional dan transparan akan memberikan hasil yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik.

“Hasil yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Pengamat mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Sudarman juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses lelang proyek.

 “Pemerintah harus terbuka dan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa tindakan tegas, situasi ini akan terus berulang. Lelang online tanpa intervensi adalah solusi. Proyek harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar profesional, bukan berdasarkan kedekatan politik,” cetusnya.

Selain itu, diperlukan campur tangan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus ini. “Ketika masalah ini sudah mengakar, sulit untuk menyelesaikannya tanpa intervensi hukum. Aparat harus memastikan proyek berjalan sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat,” sambungnya.

Pria yang juga merupakan dosen tersebut berharap pemerintah Kota Metro yang baru kedepannya dapat menghadirkan perubahan signifikan. Dia menilai, masyarakat Metro kini menunggu aksi nyata dari pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan ini.

Transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah baru kedepannya.

 “Jangan sampai pemerintahan baru mengulangi gaya lama. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan kebijakan yang transparan, profesional, dan pro-rakyat,” tandasnya. (*)