Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Muhammad Irfandi, meminta KPK memantau anggaran yang diduga digunakan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mem-booking banyak kamar hotel di Bandar Lampung saat Muktamar NU ke-34, 23-25 Desember 2021.

Irfandi mengatakan, Kanwil Kemenag Lampung sempat menyebut jika Kemenag memiliki kegiatan evaluasi keuangan pada 22 sampai 25 Desember 2021. Atau bertepatan dengan pelaksanaan Muktamar NU. Namun, pernyataan itu dibantah humas Kanwil Kemenag yang mengatakan tidak ada acara tersebut.

Irfandi Minta KPK Turun Tangan

“Kalau betul ada acara Kemenag, saya minta KPK plototin anggarannya. Sudah terdata sebenarnya apa belum anggarannya? Atau anggaran siluman? Kalau betul ada acara bersamaan dengan Muktamar NU,” kata Irfandi, Kamis (11/11/2021).

Menurutnya, dugaan booking kamar hotel oleh Kemenag harus diinvestigasi kebenarannya.

“Jika memang tidak ada acara, kenapa mereka menyewa kamar hotel. Kalaupun ada acara, kenapa waktunya berbarengan dengan acara Muktamar NU. Kalau memang ada acara, pasti menggunakan anggaran negara,” ungkapnya.

Baca juga : PWNU Lampung Menduga Ada Upaya Sabotase Muktamar ke-34

Irfandi mengatakan, tidak menutup kemungkinan aksi booking banyak kamar hotel itu untuk pendukung salah satu calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU mendatang.

Ia melanjutkan, persoalan itu disampaikan karena pihaknya ingin tidak ada gangguan saat Muktamar mendatang.

“Kita hanya mau kegiatan itu sukses. Tidak ada yang lain,” ujarnya.

APH Lampung Harus Ikut Pantau

Pengamat Hukum dari Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk ikut mengawasi dan memantau penggunaan anggaran yang digunakan oleh Kemenag, yang diduga mem-booking kamar hotel menjelang Muktamar NU ke-34.

"Saya kira bukan hanya KPK, tapi institusi penegak hukum di daerah juga harus ikut serta mencermati penggunaan anggaran yang diduga dipergunakan dengan cara yang tidak wajar," kata Yusdianto.

Baca juga : Kemenag Diduga Support Kakak Menteri Agama di Muktamar NU

Menurutnya, jika Kemenag benar melakukan aksi pemborongan sejumlah kamar hotel menjelang Muktamar NU ke-34, sudah sepantasnya aparat penegak hukum di Lampung ikut serta untuk mengingatkan.

"Jika sudah melampaui batas dan tidak rasional, APH di daerah harus ikut serta mengingatkan, memantau dan mengawasi. Karena ini erat kaitannya dengan penggunaan anggaran," ujar Yusdianto.

Menurutnya, Kemenag juga harus bisa menjelaskan kepada publik alasan dibalik kegiatan memborong kamar hotel jika memang itu dilakukan. Termasuk apakah kegiatan tersebut ada indikasi hubungan antara Kemenag dengan salah satu calon ketua PBNU.

"Secara umum sebetulnya ada upaya monopoli yang dilakukan oleh Kemenag. Apakah ini ada indikasi hubungan antara Kanwil dengan Menteri Agama? Apakah semua Kementerian Agama akan datang ke Lampung sehingga Kemenag melakukan pemborongan hotel," ujarnya.

Baca juga : Muktamar NU Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lampung

Sebelumnya, petugas resepsionis Hotel BBC Bandar Jaya mengungkapkan, kamar di hotel nya sudah penuh di-booking pada 23-25 Desember 2021 untuk acara Muktamar NU.

“Sudah penuh pak. Kamar hotel untuk tanggal 23-25 Desember 2021 sudah penuh. Dari Kementerian Agama yang booking," kata petugas ini, Selasa (9/11/2021).

Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Juanda Naim, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa tidak benar Kemenag mem-booking sejumlah kamar di hotel untuk Muktamar NU.

“Sudah banyak yang konfirmasi ke saya, jelas hal ini tidak benar,” kata Juanda.

Ia mengatakan, tidak ada pengkondisian atau booking kamar hotel yang dilakukan oleh Kemenag. “Hal itu tidak benar, dan saya tidak tahu siapa yang booking hotel-hotel itu,” ucapnya. (*)

Artikel ini sudah terbit di SKH Kupas Tuntas Edisi Cetak, Jumat (12/11/2021) dengan judul 'Usut Tuntas Dugaan Booking Hotel oleh Kemenag'

Video KUPAS TV : PEMKOT BERENCANA BANGUN KOPERASI PRODUKSI HEWAN TERNAK DI BANDAR LAMPUNG