Kupastuntas.co Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandar Lampung meminta agar pemerintah kabupaten dan kota segera mencairkan dana seratus persen agar fungsi pengawasan berjalan dengan normal. Hingga saat ini dana yang ditransfer baru lima kabupaten yang cair 100 persen.

Baca Juga: Penambahan 2.778 TPS, Anggaran Pilkada di Lampung Membengkak

“Yang tersisa hanya tiga kabupaten yakni Bandar Lampung baru 37 persen, Pesisir Barat dan Way Kanan,”ungkap Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah saat bincang santai dalam program Kupas Podcast dalam tema Tahapan Pilkada di Masa Pandemi di Studio Podcast Kupas Tuntas, Rabu (29/7/2020). Hadir juga Ketua KPU Lampung Erwan Bustami.

Fatikhatul menjelaskan, total anggaran di 8 kabupaten/kota untuk Bawaslu sebesar Rp 109 miliar. Dalam anggaran tersebut hampir seluruhnya dipakai untuk honor penyelenggara,  dan kegiatan Bimtek .

Baca Juga: Anggaran Pilkada Empat Kabupaten dan Kota Belum 100 Persen

Menurutnya memang ada Kabupaten yang pencairan NPHD nya minim dibandingkan dengan kabupaten lain, salah satunya di Lampung Timur (Lamtim).

Ia menjelaskan, seperti di Lamtim anggaran diberikan minim, karena Panswascam setempat tidak disediakan untuk anggaran sewa kantor melainkan menumpang di kantor kecamatan. “Tetapi ini tidak masalah, dan tidak menggangu tahapan Pilkada,”ucapnya.

Kesiapan anggaran sangat penting agar pengawasan tahapan pilkada berjalan dengan sempurna seperti yang diharapkan.

Dia menambahkan jika pemerintah daerah tidak mentranfer seratus persen pada batas waktu yang ditentukan, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memerintahkan pemda segera mencairkan seluruh anggaran pilkada.

"Untuk jumlah pengawas pemilu ada 390 pengawas kecamatan,1472 pengawas desa/kelurahan, sedangkan untuk TPS nantinya ada 10675 pengawas TPS," ucapnya. (*)