Aliansi Mahasiswa Metro Gelar Aksi Besok, Pengamat: Konsekuensi Logis dari Kegagalan Tata Kelola Pemerintahan

Pengamat Kebijakan Publik UDW Metro, Pindo Riski Saputra dan aktivis Gerakan Transparansi Rakyat, Toma Alfa Edison. Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Metro - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dijadwalkan turun ke jalan, pada Senin (1/9/2025) besok, dengan mengusung pakaian hitam sebagai simbol duka dan perlawanan.
Aksi ini akan dimulai dari Kampus Universitas Dharma Wacana (UDW) Metro sebelum long march menuju Polres Metro dan Gedung DPRD.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik UDW Metro, Pindo Riski Saputra menegaskan, turunnya mahasiswa ke jalan adalah konsekuensi logis dari kegagalan tata kelola pemerintahan Kota Metro.
"Dalam sejarah bangsa, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan, penyambung lidah rakyat ketika kekuasaan tuli. Saat kebijakan tidak berpihak, saat suara rakyat terabaikan, di sanalah suara mahasiswa bergema,” kata Pindo Riski, saat dikonfirmasi, Minggu (31/8/2025).
Namun Pindo mengingatkan, perjuangan ini tidak boleh kehilangan martabatnya. Seruan utama yang mengemuka dari pengamat dan aktivis adalah agar Polisi dan DPRD bersikap humanis menghadapi aksi ini.
'Demo bukan sekadar teriak di jalan, melainkan bahasa perlawanan yang terhormat. Ia adalah sarana intelektual untuk mengubah arah kebijakan, bukan arena destruksi. Perjuangan bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling bijak menjaga arah gerak,” tegasnya.
Baca juga : Aliansi Mahasiswa Metro Gelar Aksi Damai Besok, Berikut Tuntutannya
Polisi diminta mengedepankan pendekatan persuasif, bukan kekerasan. Sementara DPRD dituntut membuka pintu dialog, bukan menutup gerbang dengan pagar kawat.
"Aksi ini adalah ekspresi konstitusional. Jika polisi represif, itu hanya akan memperpanjang daftar luka demokrasi kita. Dan jika DPRD tetap tuli, rakyat akan menilai lembaga itu tidak lebih dari stempel eksekutif,” ujar Pindo.
Ia juga menyerukan agar aparat kepolisian dan DPRD bersikap humanis. Polisi jangan represif, dan DPRD jangan pura-pura tuli.
"Kehadiran polisi seharusnya mengayomi, bukan menakut-nakuti. Sementara DPRD harus membuka telinga, bukan menutup mata,” terang Pindo.
Nada serupa disampaikan aktivis Gerakan Transparansi Rakyat, Toma Alfa Edison, yang menyebut aksi hitam ini berpotensi menjadi momentum perlawanan rakyat Metro terhadap praktik kekuasaan yang kian menyimpang.
"Mahasiswa tidak akan sendirian. Rakyat bisa ikut bergabung, karena isu yang diangkat adalah penderitaan sehari-hari masyarakat. Ada jalan rusak, lampu jalan mati, banjir yang terus berulang. Itu bukan isu mahasiswa, itu jeritan rakyat Metro,” kata Toma.
Menurutnya, DPRD dan pemerintah kota tidak bisa lagi bersembunyi di balik retorika. Toma menambahkan, jika DPRD dan Polres gagal merespons aksi dengan cara yang bijak, maka gelombang perlawanan bisa menjalar lebih luas.
"Kalau tuntutan mahasiswa hanya dijawab dengan pidato kosong, jangan heran bila eskalasi aksi semakin besar. Rakyat sudah muak dengan janji-janji. Yang ditunggu adalah kerja nyata,” tegasnya.
"Jangan salahkan rakyat bila akhirnya turun tangan sendiri. Ketika institusi negara kehilangan kepercayaan publik, itulah awal dari krisis legitimasi,” tandasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Aliansi Mahasiswa Metro Gelar Aksi Damai Besok, Berikut Tuntutannya
Minggu, 31 Agustus 2025 -
Mentalitas Pemimpin Diuji, Antara Meritokrasi Atau Korupsi, Oleh: Arby Pratama
Sabtu, 30 Agustus 2025 -
Pemkot Metro Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum Pejabat Korupsi
Sabtu, 30 Agustus 2025 -
Resmi Jadi Tersangka Korupsi Rp 1 Miliar, 2 Pejabat Aktif Pemkot Metro serta Dua Kontraktor Ditahan
Jumat, 29 Agustus 2025