Kupastuntas.co, Metro - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melawan siap menggelar aksi dengan menyasar dua institusi strategis, yaitu Mapolres Metro dan Gedung DPRD Kota Metro, pada Senin (1/9/2025) besok.

Aksi ini digalang melalui seruan nasional bertajuk #Indonesia(C)emas2025 yang menyebar luas di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Titik kumpul dipusatkan di Kampus Universitas Dharma Wacana (UDW) Metro sejak pukul 07.30 WIB, sebelum massa bergerak ke Polres dan melanjutkan long march ke Gedung DPRD.

Koordinator lapangan aksi dari UDW, Nur Fadillah, menegaskan bahwa demonstrasi kali ini bukan sekadar seremonial jalanan.

"Aksi ini adalah bahasa perlawanan rakyat. Kami datang untuk mengetuk nurani para aparat penegak hukum dan wakil rakyat yang selama ini abai terhadap penderitaan rakyat,” ujar Nur, Minggu (31/8/2025).

Aliansi mahasiswa menjadikan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur sebagai isu utama. Jalan-jalan yang cepat rusak, drainase yang tidak berfungsi, serta penerangan jalan umum yang terbengkalai disebut sebagai bukti nyata bahwa anggaran publik tidak dikelola dengan benar.

"Rakyat Metro hidup bertahun-tahun dengan jalan berlubang, kota gelap, dan banjir musiman. Ini bukan sekadar kesalahan teknis pembangunan, tetapi soal tata kelola anggaran yang carut-marut dan sarat dugaan bancakan proyek. Kami tidak ingin uang rakyat terus dihambur-hamburkan,” tegas Nur Fadillah.

Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini damai, konstitusional dan murni untuk agenda rakyat. Mereka menyerukan agar masyarakat ikut serta dalam barisan perlawanan ini.

"Kami tidak menuntut apa pun untuk golongan. Tuntutan kami sederhana: Metro yang lebih baik. Jalan mulus, kota terang, dan bebas banjir, itu hak rakyat. Kami mohon masyarakat bergabung, karena suara rakyat tidak boleh lagi dianggap angin lalu,” katanya.

Sasaran aksi ini bukan tanpa alasan. Polres Metro didesak agar lebih serius menindak dugaan praktik korupsi yang mencuat dalam berbagai proyek, sementara DPRD Metro dituding mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam membongkar penyimpangan. Faktanya, mereka diam seribu bahasa. Legislator lebih sibuk kompromi politik ketimbang memperjuangkan rakyat. Kalau pejabat daerah tidak mampu menjawab tuntutan ini, lebih baik mundur,” tandas Nur Fadillah.

Selain UDW, sejumlah kampus lain, komunitas pemuda, hingga organisasi masyarakat sipil disebut siap bergabung.

Aksi besok bukan hanya tentang jalan rusak atau drainase buruk, tetapi juga simbol dari kekecewaan publik yang telah menumpuk.

"Ini akan menjadi barometer sejauh mana mahasiswa Metro mampu memimpin gerakan moral untuk mengawal demokrasi lokal,” ujar salah seorang akademisi yang turut mendukung.

Gelombang perlawanan yang dipicu oleh isu nasional dan infrastruktur lokal ini bisa berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas, yaitu menyangkut integritas pejabat publik, transparansi anggaran, hingga penegakan hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. (*)