Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK di Provinsi Lampung menjadi sorotan. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, meminta masyarakat memahami bahwa sistem domisili bukan lagi menjadi faktor utama dalam penerimaan siswa baru saat ini.

Menurut Andika, sistem ini bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah terdekat dari domisili mereka. Namun, sistem tersebut juga membuat banyak siswa tidak tertampung di sekolah yang diinginkan, meskipun jaraknya dekat. Pasalnya, daya tampung sekolah terbatas dan persaingan berdasarkan nilai juga menjadi pertimbangan utama.

"Ada kuota domisili untuk sekarang, jadi tidak bisa menampung banyak siswa meskipun jaraknya dekat. Masyarakat harus sedikit mengerti, karena ada faktor nilai juga," ujar Andika saat dimintai keterangan, Rabu, (18/6/2025).

BACA JUGA: SPMB Jalur Domisili Tuai Protes, Thomas: Skor Nilai Penentu Utama Baru Jarak 

Ia menjelaskan, sistem pendaftaran SPMB saat ini dilakukan secara daring (online). Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dan tidak serta-merta menyalahkan pihak sekolah apabila anak mereka tidak diterima.

"Kadang masyarakat merasa anaknya layak masuk sekolah tertentu hanya karena rumahnya dekat. Padahal kuotanya terbatas, dan ada nilai akademik yang jadi pertimbangan," jelasnya.

Andika juga menyoroti kondisi di beberapa wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri berkualitas. Hal ini membuat banyak orang tua terpaksa memilih sekolah swasta yang biayanya relatif lebih mahal.

"Kami paham, ada wilayah yang minim sekolah negeri bagus, jadi masyarakat memilih sekolah swasta. Tapi kami dorong agar pemerintah daerah memperhatikan pendidikan yang merata," kata dia.

Ia menyebut, pemerintah pusat sebenarnya sudah memiliki program untuk mendukung masyarakat kurang mampu dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung konsep 'Sekolah Rakyat'.

"Program Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo bisa jadi solusi jangka panjang. Tujuannya memang untuk membantu warga kurang mampu agar tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak," bebernya. (*)