Kupastuntas.co, Metro - Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Walikota Metro, H. Bambang Iman Santoso ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) pada Rabu (9/4/2025) pukul 14.30 WIB memunculkan sorotan tajam dari publik.

Dalam kunjungannya, Walikota mendapati kantor DPUTR dalam keadaan sepi, tanpa kehadiran satu pun pegawai di ruang pelayanan. Bahkan, pintu utama kantor dinas tersebut terkunci, menciptakan kesan kuat bahwa kantor tersebut tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Rekaman video dan foto kondisi kantor yang viral di media massa dan media sosial memicu gelombang kritik dari masyarakat.

Banyak warga menyamakan situasi kantor DPUTR dengan bangunan kosong yang tak berpenghuni, menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pelayanan publik di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Robby Kurniawan Saputra.

Menanggapi sorotan tersebut, Robby memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya, ia membantah tudingan bahwa tidak ada aktivitas di kantornya saat sidak berlangsung.

Robby menyebut, saat itu seluruh pejabat DPUTR tengah mengikuti rapat internal yang berlangsung di ruang rapat tertutup. Ia bahkan menyertakan foto kegiatan rapat yang diklaim diambil pukul 14.43 WIB sebagai bukti pendukung.

"Dindo, tadi kami lagi full team rapat di dalam. Begitu keluar, rombongan (Walikota, red) sudah pergi jalan," ujarnya kepada kupastuntas.co.

Baca juga : Sidak OPD, Wali Kota Metro Temukan Kantor DPUTR Terkunci dan Tak Ada Pelayanan

Selain itu, Robby juga menjelaskan bahwa pintu utama kantor memang sengaja dikunci dengan alasan keamanan dan kenyamanan kerja. Menurutnya, penguncian tersebut merupakan prosedur rutin dan bukan bentuk pengabaian terhadap pelayanan publik.

"Kalo pintu depan memang selalu terkunci untuk kenyamanan dan keamanan bekerja," ucapnya.

Robby juga meminta agar awak media dapat menginformasikan klarifikasi tersebut ke publik. Agar publik tahu bahwa kehadiran Walikota yang melakukan sidak ke dinas PUTR tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu pihak dinas. Sehingga, pihak dinas tidak mengetahui bahwa Walikota datang ke kantornya.

"Biar tidak ada persepsi negatif masyarakat, jadi fakta sebenarnya juga musti diungkap. Semoga ini jadi hak jawab kami untuk keseimbangan berita," pungkasnya.

Namun, klarifikasi tersebut justru memunculkan gelombang kritik baru. Warga menilai alasan yang disampaikan oleh Kadis PUTR tidak logis dan terkesan sebagai bentuk pembelaan diri semata.

Penguncian pintu utama kantor pelayanan publik, menurut warga, adalah bentuk kegagalan manajemen pelayanan dan mencerminkan lemahnya sistem koordinasi internal di lingkungan DPUTR.

"Pelayanan publik tidak bisa dikunci dengan alasan kenyamanan. Kantor pelayanan itu harus selalu siap, karena masyarakat butuh akses langsung. Ini bukan kantor pribadi," ungkap Tama salah seorang warga Metro Timur yang turut mengikuti berita yang viral tersebut.

Selain itu, warga juga mempertanyakan ketiadaan staf yang seharusnya siaga untuk menyambut siapapun yang hadir ke kantor dinas PUTR. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan staf piket adalah hal standar dalam protokol kerja dinas pemerintahan.

"Masa iya satu kantor nggak ada satu pun pegawai di pelayanan? Kalau memang rapat, setidaknya ada staf yang berjaga. Ini justru mencerminkan ketidakteraturan internal," ucapnya.

Sejumlah pengamat pelayanan publik juga turut menyoroti insiden ini. Mereka menilai bahwa alasan rapat tak seharusnya menjadi pembenaran atas lumpuhnya pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat merupakan mandat utama dinas teknis seperti DPUTR, dan absennya kehadiran petugas front office mencerminkan krisis disiplin kerja.

Insiden ini juga membuka wacana evaluasi lebih luas terhadap kinerja pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kota Metro. Desakan agar Walikota melakukan audit dan evaluasi mendalam terhadap DPUTR pun menguat.

"Ini alarm keras bagi Walikota. Evaluasi total perlu dilakukan. Tidak cukup hanya klarifikasi via WhatsApp. Harus ada tindak lanjut nyata, bahkan jika perlu dilakukan rotasi jabatan," ungkap Toma Alfa Edison, aktivis Gerakan Transparansi Rakyat (Getar) Kota Metro.

"Kini, mata publik tertuju pada langkah berikutnya dari Walikota Metro dalam menanggapi klarifikasi yang menuai perdebatan tersebut. Klarifikasi yang awalnya dimaksudkan untuk meredam polemik justru memperkuat tuntutan publik agar dilakukan pembenahan menyeluruh di tubuh DPUTR," tandasnya. (*)