Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kuasa Hukum PT. Lampung Energi Berjaya (PT. LEB), Sopian Sitepu menyebut perbuatan yang dilakukan PT. LEB sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diketahui publik dan selalu di publik aliran dana PI 10 persen yang dikelola oleh PT. LEB.

"Tentunya sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 37 Tahun Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 adalah melalui skema Business to Business (B2B) antara satu perusahaan dengan perusahaan lain," ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Selain itu, ia juga mengatakan dugaan tindak pidana korupsi ini harus mengacu pada asas legalitas.

"Dimana, perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum tertulis dalam pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen, serta tidak boleh ada penafsiran yang bersifat analogi dalam penerapan hukum pidana," jelasnya.

Baca juga : Pengamat: Penanganan Kasus Dugaan Korupsi PT LEB Harus Transparan dan Berani Ungkap Aktor Utama

Adapun, pengelolaan dana PI 10 persen yang diterima oleh PT. LEB yakni sebesar USD 17.286.000 dengan kurs dollar APBN 2022 Rp14.350, atau setara dengan Rp248.054.100.000 dan telah dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

• Akumulasi kerugian dari periode 2019-2021
• Biaya operasional 2022
• Deviden kepada induk usaha PT. LJU dan PERUMDA Way Guruh sebesar Rp. 219.128.445.007 
• Cadangan wajib

"Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Akte notaris nomor 37 tanggal 23 Agustus 2023 (sudah dipublikasikan di beberapa media) sehingga PT. LEB dalam pengelolaan dana PI 10 persen tidak ada penyimpangan dana sebagaimana ditetapkan dalam RUPS, yang merupakan keputusan dari pemilik atau pemegang saham PT LEB," ujarnya.

Dalam kasus tersebut, manajemen PT. LEB juga telah memberikan semua keterangan kepada penyidik tentang penggunaan keuangan sesuai RAKP dan telah disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS.

"PT. LEB mengelola PI sejak dari perjuangan atau upaya mendapatkan dana PI 10 persen sampai diperoleh dan selanjutnya dipergunakan, telah melalui pengawasan yang ketat dari pemegang saham, Departemen Dalam Negeri, serta laporan keuangan yang sudah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dalam supervisinya," imbuhnya.

Baca juga : Kejati Lampung: Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi PT LEB Bukan Tindakan Prematur

Sopian pun meminta kepastian hukum dalam kasus pengelolaan dana PI 10 persen di PT. LEB tersebut dan berharap tidak menghambat PT. LEB yang ditugaskan untuk mengelola PI 10 persen kedepannya.

"Tentunya akan menambah PAD Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, sehingga keadilan kepada masyarakat bisa terwujud," ucapnya.

Sopian juga mengapresiasi Kajati Lampung yang menegaskan bahwa pemeriksaan kasus PT. LEB masih tetap berjalan yang akan dilakukan secara objektif dan transparan serta akuntabel yang dapat dipertangungjawabkan kepada publik tanpa mengurangi prosedur hukum yang telah digariskan dalam KUHAP.

"Pernyataan dari Bapak Kajati Lampung meneduhkan hati dan menimbulkan rasa aman bagi warga lampung khususnya bagi PT LEB," Imbuhnya.

Dirinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat yang menaruh perhatian dalam kasus PT. LEB tersebut.

"Karena pada dasarnya dana yang ada di PT. LEB adalah milik masyarakat Lampung dan untuk kesejahteraan masyarakat Lampung. Untuk itu mohon dukungan masyarakat Lampung apabila PT. LEB telah melakukan pengelolaan dana PI 10 persen ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya. (*)