Kupastuntas.co, Metro - Hilangnya puluhan besi penutup trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Kota Metro menjadi sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Transparansi Rakyat (Getar) mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Metro terhadap aset publik tersebut. 

Penasehat LSM Getar, Toma Alfa Edison menyatakan bahwa kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsinya dalam menjaga fasilitas umum.

"Trotoar adalah hak pejalan kaki. Jika besi penutupnya hilang, ini bukan sekadar masalah estetika, tetapi juga keselamatan publik," kata dia kepada awak media, Kamis (13/2/2025). 

Hilangnya besi penutup trotoar bukan kali pertama terjadi di Kota Metro. Beberapa tahun terakhir, peristiwa serupa juga terjadi di beberapa titik strategis, namun penyelesaiannya selalu berakhir dengan pemasangan ulang tanpa ada kejelasan mengenai pelaku pencurian dan pengawasan yang lebih ketat. 

Berdasarkan investigasi LSM Getar, sejumlah titik yang besi penutupnya hilang justru berada di lokasi yang ramai, seperti dekat persimpangan lampu merah dan pusat perbelanjaan.

"Bagaimana mungkin besi penutup yang berat bisa hilang begitu saja tanpa ada yang melihat atau melaporkan. Apakah tidak ada CCTV atau patroli rutin dari pihak terkait," ungkapnya.

BACA JUGA: Puluhan Besi Penutup Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Metro Hilang Diduga Dicuri

Toma menekankan bahwa Pemkot Metro harus memiliki sistem pengawasan yang lebih efektif, termasuk pemasangan CCTV, patroli rutin, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat. 

"Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 03/2014, disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki, termasuk trotoar," jelasnya.

Namun, implementasi aturan ini masih jauh dari harapan. Ia menilai, di Kota Metro banyak trotoar yang tidak mendapatkan perawatan berkala, sehingga ketika terjadi kerusakan atau kehilangan, responsnya lambat. 

"Dalam undang-undang, sudah jelas pemerintah memiliki tanggung jawab pengawasan dan pemeliharaan. Tapi kalau besi penutup trotoar bisa hilang begitu saja, berarti ada kelalaian. Siapa yang harus bertanggung jawab," ujar Toma. 

LSM tersebut mendesak Pemkot melakukan tindakan konkrit dalam menanggapi polemik ini. Tempat Metro diharapkan dapat melakukan audit menyeluruh terhadap hilangnya besi penutup trotoar dan mengusut kemungkinan adanya kelalaian atau keterlibatan oknum tertentu.

"Kami yakin jumlah besi penutup trotoar yang hilang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman itu lebih dari 89 titik. Itu baru di satu ruas jalan saja belum lagi yang berada di jalan protokol lainnya yang ada di kota Metro. Kami harap Pemkot melalui dinas terkait dapat segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap hilangnya besi penutup trotoar yang saat ini viral," jelasnya.

Ia juga berharap Pemkot Metro dapat membangun mekanisme pelaporan yang efektif, sehingga masyarakat dapat segera melaporkan kehilangan atau kerusakan trotoar secara cepat dan tepat. 

"Jika ada praktik yang mengarah kepada tindak pidana pencurian, kami berharap Pemkot dapat menindak tegas dan tidak membiarkannya begitu saja. Ini untuk memastikan hukuman bagi pelaku agar memberikan efek jera," bebernya.

Sejumlah warga Metro juga mendukung langkah LSM Getar yang mendesak Pemkot mengusut tuntas persoalan tersebut. Warga Metro Barat, Dwi Purwanto menilai bahwa besi penutup lubang trotoar itu memiliki bobot yang berat sehingga tidak mudah dilepas.

"Besi-besi itu tidak mudah dilepas begitu saja, apalagi jumlahnya banyak. Pasti ada yang memiliki alat dan akses khusus. Jangan-jangan ada dugaan sengaja dicuri," paparnya

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu langkah nyata dari Pemkot Metro. Jika masalah ini terus dibiarkan, bukan hanya trotoar yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. 

"Kami menunggu langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, karena jika ini dibiarkan akan menjadi persoalan baru yang berujung pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah," tandasnya. (*)