• Senin, 28 Oktober 2024

Pj Kepala Daerah Tak Bisa Kendalikan Inflasi Bakal Dicopot, Inspektur: Lampung Masih Dalam Koridor

Senin, 28 Oktober 2024 - 14.37 WIB
20

Inspektur Provinsi Lampung, Fredy saat dimintai keterangan usai rapat pengendalian inflasi di Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (28/10/2024). Foto:Ria/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian mengancam akan mencopot jabatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang tidak bisa menekan laju inflasi.

Hal itu ditegaskan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara daring di kanal YouTube Kemendagri, Senin (28/10/2024).

Menganggapi hal itu, Inspektur Provinsi Lampung, Fredy mengatakan, angka inflasi di Lampung masih sangat aman dan berada di batas wajar yang telah ditentukan olen Pemprov Lampung.

"Untuk inflasi di Lampung saya kira masih di koridor 2,16 yoy sedangkan target kita 2,5 plus minus 1. Saya kira masih dalam koridor ya," kata Fredy, usai rapat inflasi di Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Baca juga : Mendagri Ancam Copot Jabatan Pj Kepala Daerah Tak Bisa Tekan Inflasi

Ia juga mengatakan jika pihaknya terus meminta kepada kepala daerah agar lebih proaktif dalam melakukan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah berbasis data, serta memperhatikan hasil IPH mingguan.

"Beberapa waktu lalu Pak Pj Gubernur juga sudah mengadakan rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diikuti oleh para Bupati dan Walikota," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut Pj Gubernur Lampung, Samsudin, meminta pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap stok dan pasokan bahan pangan di distributor atau Bulog, pasar rakyat dan ritel modern, terutama yang sering menjadi pemicu inflasi dan diatur Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Lakukan pengawasan guna memastikan pelaku usaha agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi, yang tentunya harus melibatkan TNI dan Polri atau Satgas Pangan serta stakeholder terkait," ucap Samsudin.

Kemudian Pj Gubernur Lampung juga meminta agar pemerintah daerah (Pemda) melaksanakan operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah dengan prioritas di daerah-daerah yang terjadi kenaikan harga, serta kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan.

"Gencarkan juga mengkampanyekan gerakan menanam untuk menumbuhkan kemandirian pangan masyarakat seperti menanam cabai atau komoditas lainnya yang dapat menyebabkan inflasi," pungkasnya. (*)