Ikrar Nusa Bhakti: Ada Upaya 'Brainwash' ke Anak Muda untuk Mewajarkan Politik Dinasti dengan Tabrak Konstitusi
Kupastuntas.co, Jakarta - Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti menyinggung, saat ini ada upaya pihak-pihak yang ingin melakukan 'brainwash' kepada anak muda untuk tidak mempersoalkan atau mewajarkan politik dinasti dengan segala cara terjadi di Indonesia.
Upaya ini dilancarkan menyusul pencalonan putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres).
Hal ini disampaikan Ikrar dalam diskusi sejumlah akademisi hingga tokoh nasional yang mengangkat tema 'mengangkat menyelamatkan demokrasi dari cengkraman oligarki dan dinasti politik' yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
"Mereka mengatakan seakan-akan dinasti politik itu suatu yang wajar ya, dan menjadikan Gibran menjadi calon wakil presiden itu 'kenapa anda menolak? Berarti anda tidak pro dengan anak muda'. Konsep itulah yang di brainwash," kata Ikrar, dalam paparannya.
Baca juga : Guru Besar IPB Rokhmin Dahuri: Ada yang Janji Netral di Hadapan Bakal Capres, Tetapi Diingkari
Ikrar menegaskan, dirinya tidak anti terhadap kepemimpinan anak muda di level nasional. Yang menjadi persoalannya, ketika sosok anak muda ini menjadi bagian dari politik dinasti yang menghalalkan segala cara untuk bisa tampil, termasuk melabrak konstitusi.
"Padahal buat kami, bukan soal si calon presiden dan wakil presiden, tapi the way atau cara untuk menjadikan anaknya itu sebagai cawapres. Itulah yang kami tentang habis-habisan," ujar dia menegaskan.
Baca juga : Refly Harun Anggap Pemilu 2024 Bakal Banyak Kecurangan, Kekurangan dan Keterlibatan Aparat
Menurut dia, pelanggengan dinasti politik ini tidak saja hanya melabrak aturan hukum, tapi juga telah mencederai merit system yang telah dibangun dalam partai politik.
"(Bagaimana) kemudian orang yang anak muda, masuk partai hari ini, dua hari kemudian menjadi ketua umum, itu kalau bukan anak Presiden nggak bisa," pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
-
MK Tolak Uji Materi Penyediaan Kotak Kosong di Pilkada Seluruh Daerah
Sabtu, 16 November 2024 -
Kemendagri Resmi Larang Kepala Daerah Sebar Bansos Jelang Pilkada
Kamis, 14 November 2024 -
Indonesia Peringkat Kedua Kasus TBC Terbanyak, Capai 1 Juta Lebih
Selasa, 12 November 2024 -
Pemerintah Antisipasi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Mundur dari Jadwal
Senin, 11 November 2024