Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Provinsi Lampung pada periode bulan Januari hingga Agustus 2023 mencapai 3.547 hektar.

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah mengatakan, dengan jumlah tersebut Provinsi Lampung bukan daerah dengan luasan Karhutla terluas se-Sumatera.

"Kami sudah melakukan konfirmasi data dengan UPT Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Ditjen PPI. Kami konfirmasi data karena memang ada perbedaan data. Dan data dari PPI dan Pemprov Lampung sama," kata Yanyan, saat dimintai keterangan, Rabu (20/9/2023).

Ia mengungkapkan, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal PPI, Karhutla di pulau Sumatera pada periode bulan Januari hingga Agustus 2023 totalnya mencapai 17.092 hektar.

Dimana yang terluas adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan luasan mencapai 4.083 hektar dan setelah nya Provinsi Lampung dengan luasan mencapai 3.547 hektar.

"Secara total hingga Agustus 2023 luas kebakaran hutan dan lahan di sumatera itu 17.092 hektar. Dimana yang tertinggi adalah Sumatera Selatan 4.083 hektar dan seteleh itu baru Lampung 3.547 hektar," ungkapnya.

Baca juga : Waspada El Nino, Dinas Kehutanan Lampung Bentuk Satgas Karhutla

Sementara itu, terkait dengan terjadinya penurunan jumlah hotspot namun terjadi peningkatan luas kebakaran hutan merupakan perbandingan bulan ke bulan.

"Pada tahun 2022 sampai akhir Desember luasan Karhutla kurang lebih 5 ribu hektare. Sedangkan tahun ini sampai Agustus masih 3 ribuan hektar, jadi ada penurunan untuk luasan Karhutla," terangnya.

Menurut Yanyan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Lampung didominasi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang berada di Kabupaten Lampung Timur.

"Seperti kita ketahui bahwa terbanyak karhutla di kawasan TNWK dan yang terbakar bukan hutan. Yang terbakar memang berada di kawasan hutan akan tetapi bukan hutan tapi yang terbakar adalah savana. Jadi padang alang-alang yang sering terbakar karena ulah pemburu liar," paparnya.

Baca juga : Karhutla Didominasi di Daerah TNWK, Begini Upaya Pemprov Lampung

Yanyan menambahkan, dahulu Taman Nasional Way Kambas pernah menjadi hutan produksi yang salah satu aktivitasnya adalah penebangan. Namun selanjutnya setelah Hak Pengusahan Hutan (HPH) terjadi perambahan. Hal tersebut kemudian mengakibatkan lahan marjinal menjadi parah.  

"Setelah menjadi taman nasional, kondisi suksesi juga terhambat karena adanya perburuan ilegal yang memanfaatkan savana sebagai lokasi yang strategis untuk berburu dengan memanfaatkan pucuk-pucuk rumput muda," kata dia.

Menurutnya, proses suksesi tersebut tidak pernah tercapai selama aktivitas tersebut dituntaskan. Sehingga TNWK mengambil kebijakan dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat.

Dimana pemberdayaan tersebut dengan mengajak masyarakat berperan dalam rehabilitasi kawasan hutan dan kemudian membuka peluang pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam yang menghubungkan desa penyangga dan TNWK.

"Diharapkan tumbuh peluang pendapatan baru bagi maayarakat sekitar TNWK sehingga mereka akan ikut menjaga kelestarian Way Kambas dan mempercepat proses pemulihan ekosistemnya dengan mencegah adanya aktivitas ilegal didalam TNWK," ujarnya.

Sementara itu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Lampung menekan Karhutla ialah meminta kepada para bupati dan walikota ikut berperan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan Karhutla.

"Memang deteksi dini menjadi sebuah tindakan utama yang penting. Karena kalau sudah kebakaran maka susah dipadamkan. Oleh sebab itu peran masyarakat sebagai ujung tombak memang sangat penting," kata dia.

Sementara itu untuk jumlah personel yang telah disiapkan adalah polisi hutan 241 orang, Masyarakat Peduli Api (MPI) 20 kelompok. Kemudian Masyarakat Mitra Polhut (MMP) 600 orang, forum relawan bencana 27 LSM, TNI dan Polri serta BPBD kabupaten/kota dan provinsi.

"Kami juga berharap kepada KLHK untuk dapat memfungsikan KPH. Karena KPH ada ditapak dan dia intensitas nya tinggi di lapangan sehingga penting untuk ikut diberdayakan," pungkasnya. (*)