• Sabtu, 20 Juli 2024

Marak Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur di Pesibar, LPHPA Lampung : Pesibar Darurat Kekerasan Seksual Anak

Rabu, 10 Mei 2023 - 19.13 WIB
170

Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) Provinsi Lampung, Toni Fisher. Foto: Dok/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat terus menjadi perhatian, bahkan Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) Provinsi Lampung, Toni Fisher menyebut, Kabupaten berjuluk Negeri Para Sai Batin dan Ulama saat ini sedang darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Toni mengatakan, seharusnya Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur atau sumber daya manusia (SDM) yang bertugas menangani persoalan terkait perlindungan anak di Kabupaten setempat sebab selama ini kinerja nya di nilai tidak maksimal.

"Bagaimana anak-anak di Pesisir Barat bisa merasa aman dan terlindungi jika untuk membuat dan menjalankan program saja tidak paham, apa dan bagaimana program nya lalu apa yang di butuhkan anak-anak disana, lalu setelah ada program bisa benar-benar di realisasikan atau tidak di evaluasi dan lain sebagainya," kata Toni saat dimintai keterangan. Rabu, (10/5/2023). 

Menurutnya, apabila instansi terkait paham terhadap tugas dan fungsinya tentu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan seluruh anggota legislatif atau DPRD mendukung penuh dengan meningkatkan anggaran yang di fokuskan untuk penanganan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten termuda itu.

"Sehingga sekali lagi atas peristiwa yang terjadi hari ini adanya seorang laki-laki yang tega menyetubuhi anak kawan nya sendiri saya berpendapat bahwa Pesisir Barat saat ini benar-benar darurat kasus kekerasan terhadap anak, karena permasalahan seperti ini bukan hanya sekali atau dua kali saja terjadi tapi sudah yang kesekian kalinya," ujarnya.

Baca juga : Tangkap Pelaku Pencabulan, Polisi Sita Uang Palsu Hingga Berbagai Senjata Api di Pesibar

Toni menyarankan, agar Bupati bisa menempatkan SDM di Dinas PPPA dan UPTD PPA yang benar - benar paham dengan semua Undang - Undang tentang anak, perempuan, kesejahteraan anak. Jangan asal menempatkan SDM yang hanya pintar cari muka, tapi tidak memiliki kualitas dalam menjalankan tanggung jawab nya.

Kepala Dinas PPPAKB Kabupaten Pesisir Barat, Dr. Budi Wiyono mengaku, akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta seluruh program yang ada untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Negeri Para Sai Batin dan Ulama itu.

"Kedepan kita juga akan melakukan evalusasi terhadap permasalahan yang ada dan kami tentu menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan, pada intinya kami terus berkomitmen untuk tetap memaksimalkan seluruh program pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pesisir Barat," kata Budi.

Diketahui, terhitung sejak Januari hingga April 2023 tercatat, sebanyak 12 kasus kekerasan terjadi terhadap perempun dan anak di Kabupaten yang berjuluk Negeri Para Sai Batin dan Ulama itu. Hal tersebut yang mendorong sejumlah pihak menekan Pemkab agar memaksimalkan kinerja terkait upaya pencegahan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. (*)

Editor :