Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Bandar Lampung mencatat, selama dua tahun terakhir yakni 2021-2022 sebanyak 372 rumah di wilayahnya mendapatkan bantuan bedah rumah.

Kabid Perumahan Disperkim kota Bandar Lampung, Arief Muharam mengatakan, bantuan bedah rumah menjadi layak huni tersebut merupakan dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Bedah rumah di Bandar Lampung pada 2021 mendapatkan bantuan sebanyak 105 rumah, sedangkan di 2022 ada 267 rumah. Sehingga dari program PUPR itu total ada 348 rumah yang telah didanai sehingga menjadi layak huni," kata Arief, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/1/2023).

Menurutnya, dari program bedah rumah tersebut setiap unit yang akan di bangun menjadi layak huni akan mendapatkan dana total Rp20 juta.

"Rp20 juta ini berupa material senilai Rp17,5 juta, kemudian Rp2,5 juta nya untuk dana tukang yang mengerjakan rumah," lanjutnya.

Baca juga : 4.985 Rumah Tak Layak Huni di Pringsewu Dapat Bantuan Bedah Rumah 6 Tahun Terakhir

Arief mengaku, untuk pendanaan hingga teknis di lapangan merupakan kewenangan langsung dari balai Kementerian yang ada di Lampung, yakni satuan kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung Direktorat Kementrian PUPR, yang kantornya di Jalan Gatot Subroto.

"Mereka lah yang bertanggungjawab langsung semuanya. Baik anggarannya maupun teknisnya. Karena kalau tugas kita (Disperkim) hanya mengajukan atau mengusulkan data rumah yang akan dibangun menjadi layak huni, dan melakukan pendampingan serta koordinasi dengan petugas balai saja," terangnya.

Ia juga menyampaikan, sebelum masyarakat menerima bantuan bedah rumah, petugas akan melakukan survey ke lokasi.

Dimana dalam survey tersebut dijelaskan bahwa program itu sifatnya swadaya, sehingga harus ada kesepakatan antara dua belah pihak.

Nantinya ada tandatangan kesepakatan swadaya pemerintah hanya memberikan Rp20 juta. Jika warga menolak maka akan diganti dengan warga lainnya.

"Jadi jika ada masyarakat yang merasa keberatan atas adanya dana tambahan pribadi yang dikeluarkan, mengapa tidak dari awal bilang kalau tidak mau mengambil programnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, karena ini sifatnya program stimulan yang artinya menopang warga untuk membangun rumahnya jadi layak huni. Maka diperlukan tandatangan kesepakatan, karena jika tidak swadaya ya tidak jadi rumahnya dengan dana Rp20 juta tersebut.

Pada 2023 lanjutnya, tidak ada lagi program bantuan bedah rumah. Namun, adanya program pembangunan baru, dimana masing-masing daerah menyiapkan dana sebesar Rp30 juta dan Rp20 juta dari pemerintah pusat karena nilainya Rp50 juta.

"Tapi di tahun depan kita tidak mengambilnya. Karena Juklak dan Juknisnya. Karena kita khawatir aturannya belum jelas jadi temuan. Maka kita lebih memilih untuk tidak mengambilnya," ungkapnya.

Suhena, salah satu warga yang menerima bantuan bedah rumah mengaku, sebelum mendapatkan program bedah rumah ada petugas datang pada awal Agustus 2022 untuk survey.

Menurutnya, dalam survey itu pihaknya dimintai untuk menandatangani persetujuan bahwa yang diberikan oleh pemerintah hanya Rp20 juta.

"Jika ada material yang kurang seperti bata dan pasir ya kita harus siap menambahkannya, kata petugasnya kemarin. Jadi kita harus ada pegangan uang," ucap warga Gang Bukit Indah, RT 8 LK ll, Kecamatan Tanjung Karang Pusat itu.

Ia mengaku, untuk membangun rumah dengan dua kamar tidur menambah biaya hingga belasan juta rupiah.

"Habislah sekitar Rp15 jutaan nambahnya. Karena kita dibantu hanya Rp20 juta yang terbagi Rp17,5 juta berupa material dan Rp2,5 juta untuk bayar tukang. Tapi yang Rp2,5 juta ini baru dikeluarkan ketika bangunan telah selesai dikerjakan," ucapnya.

Akan tetapi dengan bantuan yang diberikan, ia sudah berterimakasih pada pemerintah. "Terimakasih banyak sudah dikasih bantuan, sangat membantu. Karena jarang-jarang warga mendapatkan bantuan bedah rumah ini," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : Kabar Baik, Seluruh Anggota LPM di Kota Metro Bakal Terima Insentif