Gaji Belum Sampai ke Rekening PPPK, BPKAD Bandar Lampung: Nyangkut di Bendahara Kesekretariatan
Plt. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramdhan, saat diminytai keterangan, Jumat (4/11/2022). Foto: Sri/kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, menyampaikan pihaknya telah mencairkan gaji dua bulan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekaligus yakni Oktober dan November 2022 pada kemarin, Kamis (3/11/2022).
Namun, pembayaran gaji tersebut hingga hari ini, Jumat (4/11/2022) belum juga masuk kerekening masing-masing guru.
"Saya cek rekening saja tidak masuk, masih kosong. Masih pada saldo awal," ujar salah satu guru yang enggan disebutkan namanya.
Baca juga : Asik! Hari Ini Pemkot Bandar Lampung Bayarkan Gaji PPPK Dua Bulan
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramdhan mengaku, uang untuk menggaji dua bulan PPPK sudah di payrool ke bendahara kesekretariatan Pemkot.
"Uangnya sudah kita keluarkan dari kas daerah ke bendahara kesekretariatan. Nah dari bendahara gaji itu seharusnya langsung di transfer ke masing-masing rekening PPPK," ujarnya.
Maka jika uang tersebut belum masuk, artinya ini masih di bendahara kesekretariatan.
Ia menyampaikan, uang tersebut mengapa ke Bendahara terlebih dahulu bukan langsung di transfer ke rekening PPPK, karena jika ada potongan atau ada hal lain itu bendahara yang mengatur.
"Saya juga baru tahu kalau uang itu belum di payroll ke masing-masing PPPK. Coba nanti saya tanya," terangnya. (*)
Video KUPAS TV : Akreditasi Purna A Perlu Peningkatan Fasilitas
Berita Lainnya
-
Sidang Lanjutan Perkara Korupsi, Arinal Djunaidi Minta Dana Tantiem 5 Miliar ke Komisaris dan Direktur PT LEB
Jumat, 20 November 2026 -
2.651 Anggota Aslimas Disiapkan Jadi Penggerak Sadar Hukum di Lampung
Kamis, 19 November 2026 -
Kisruh Cabor Tinju Porprov Lampung, Pertina Akui Ada Benturan Kepentingan Dua Organisasi
Kamis, 19 November 2026 -
Kisruh Dualisme Organisasi Tinju di PORPROV Lampung, KONI Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
Kamis, 19 November 2026



