Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Naiknya anggaran pemilu 2024 yang diajukan KPU RI tak pelak berdampak juga ke daerah tak terkecuali Lampung. Erwan Bustami Ketua KPU Lampung memperkirakan, anggaran untuk Pilkada serentak juga akan meningkat dibandingkan anggaran pemilihan Gubernur pada tahun 2018. Hal itu dikarenakan akan ada penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Pada tahun 2018 satu TPS untuk 800 orang, dan pada 2024 nanti jumlah pemilih dibatasi 300-500 per TPS. Faktor lainnya karena anggaran disusun saat pandemi Covid-19, sehingga butuh fasilitas protokol kesehatan baik terhadap petugas di lapangan hingga di sekretariat," jelasnya.

Penambahan jumlah TPS tersebut disertai adanya pengadaan alat protokol kesehatan, serta kenaikan honor penyelenggara adhoc PPK, PPS, dan KPPS.

Ketua DPW Gelora Lampung, Samsani Sudrajat mengatakan sah-sah saja dalam penambahan anggaran pemilu asal meningkatkan kualitas pemilu.

BACA JUGA: Anggaran Pemilu 2024 Naik Jadi Rp 76 Triliun, Ini Tanggapan KPU Lampung

"Harus memperhatikan keselamatan penyelenggara dan masyarakat, asal guna meningkatkan kualitas pemilu, dalam kondisi pandemi ini," ujarnya, pada Rabu (23/2/2022).

Ia mengatakan penambahan jumlah TPS idealnya ditambah sekitar 25-30℅ dari jumlah TPS 2019.

"Kami mendukung langkah KPU," ungkapnya.

Partai Gelora fokus pada peningkatan kualitas pemilu dan terutama banyaknya korban di pihak penyelenggara akibat beban kerja.

Judicial Review dilakukan oleh Gelora agar dipisahnya kegiatan Pileg dan Pilpres pada tahun 2024 nanti.

"Kami juga judicial review, terutama juga thresshold 4 % untuk partai, dan 20% untuk pilpres, agar suara masyarakat yang memilih partai tidak terbuang percuma, dan tidak ada polarisasi dua calon saja untuk pilpres nanti," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Komunikasi Strategis Daerah (Bakomstrada) DPD Demokrat Lampung Deni Ribowo mengatakan peningkatan jumlah TPS bisa meningkatkan partisipasi pemilih.

"Orang bisa malas kalau pemilih menumpuk, apalagi bagi yang memiliki jarak cukup jauh dengan TPS," kata Deni.

Menurut Deni, pelayanan terhadap pemilih harus lebih baik dan pelaksanaan pemungutan suara bisa lebih cepat.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung ini mengatakan, anggaran KPU banyak terserap untuk biaya operasional, terutama bagi honor penyelenggara. Dan menganggap peningkatan anggaran masih dinilai wajar. (*)

Video KUPAS TV : INDOMART GUNAKAN SISTEM KUPON, CALON PEMBELI MINYAK GORENG KECEWA