Kupastuntas.co, Pringsewu - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pringsewu mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu menggelar rapat pasca pengeledahan Densus 88 di Yayasan Ishlahul Umat Lampung.

Kepala Badan Kesbangpol, Sukarman mengatakan, pihaknya kemarin sudah mengirimkan surat kepada pihak Pemkab Pringsewu guna mengadakan rapat 'Urgent' terkait paham radikalisme.

"Surat permohonan berjudul 'Rapat Koordinasi Terkait Paham Radikalisme' telah ditujukan kepada pihak Humas Protokol Pemkab Pringsewu di hari yang sama saat acara penggeledahan barang bukti selesai," kata Sukarman, saat dimintai keterangan, Jumat (5/11/2021).

"Surat tersebut kami kirimkan karena ini kan bersifat'mendesak. jadi perlu disegerakan," timpalnya.

Baca juga : Selain 319 Kotak Amal, Berikut Rincian 33 Barang Bukti yang Diamankan Densus 88 di Pringsewu

Pelaksanaan rapat tersebut lanjutnya, masih belum diketahui jadwal pastinya. Akan tetapi rapat diperkirakan akan diadakan dalam waktu dekat menyesuaikan jadwal Bupati Pringsewu.

"Minimal kita rapat dengan kepala-kepala UPD dan camat se-Kabupaten Pringsewu," ucapnya.

Ia menambahkan, kedepannya juga akan dilaksanakan pembinaan khusus yang diberikan kepada para ASN di Pringsewu mengenai Bahaya Paham Radikalisme untuk menghindari tersebar nya paham-paham radikalisme di lingkungan ASN.

"Akan kita cari narasumber terpercaya dari pihak kepolisian dan tokoh agama," tambahnya.

Baca juga : Densus 88 Kembali Temukan Ratusan Kotak Amal Saat Geledah Yayasan Ishlahul Umat Pringsewu

Sukarman juga mengaku kaget saat mengetahui bahwa ada oknum ASN yang terlibat dalam jaringan teroris di Pringsewu. Ia menyampaikan bahwa kali ini merupakan pertama kali nya terdapat oknum ASN yang tertangkap dengan status dugaan Teroris.

"Tidak disangka-sangka terduga teroris dari PNS. Kejadian PNS yang terlibat baru kali ini terjadi. Artinya mereka sudah masuk ke mana-mana. PNS pun sudah ada, jadi kita perlu memperketat kehatian-hatian ini," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : DENSUS 88 SITA RATUSAN KOTAK AMAL LEMBAGA AMIL ZAKAT, DIDUGA UNTUK PENDANAAN TERORIS