Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Agar pendistribusian pupuk merata, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung mendukung adanya pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tiap kabupaten/kota di Lampung.

Ketua DPD HKTI Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, memang diperlukan lembaga untuk meluruskan kesimpang-siuran permasalahan–permasalahan yang ada di setiap petani, baik itu terkait penyaluran distribusi pupuk, harganya lebih tinggi, bahkan adanya kelangkaan.

“Semoga dengan adanya KP3 ini bisa menjembatani keluhan petani terhadap permasalahan-permasalahannya,” ujar Rahmat, Selasa (5/10/2021).

Baca juga : DPRD Dukung Pembetukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Lampung

Menurutnya, selama ini memang banyak keluhan petani di Lampung terkait dengan pupuk, namun keluhan yang paling banyak dalam setahun terakhir ada pendistribusian pupuk yang tidak rata.

“Hampir semua petani di kabupaten dan kota ada masalah seperti itu. Saya denger informasi terbaru yakni di kabupaten Pesawaran,” ucapnya.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung itu menilai, pembagian pupuk yang tidak rata ini disebabkan karena beralihnya sistem pendistribusian dari memakai sistem manual beralih menggunakan aplikasi.

“Nah di sini lah nantinya peran KP3 untuk bisa membantu petani atau mensosialisasikan dalam penerapan aplikasi itu,” ujarnya.

Terlepas dari itu semua, HKTI berharap dengan adanya KP3 ini bisa menambah instrumen atau pengawasan tambahan dalam setiap keluhan petani.

“Karena pembentukan komisi ini dapat menambah kelompok yang membela petani, sebelumnya petani bisa melapor ke Polisi, Kejaksaan dan HKTI. Jadi sekarang sudah ada kelompok baru untuk membela petani,” tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : PERCEPATAN VAKSINASI TANGGAMUS DIGENCARKAN, WARGA JANGAN PERCAYA HOAX! (BAGIAN 1)