Kupastuntas.co, Lampung Utara - Dalam pemberitaan Kupastuntas.co sebelumnya, masyarakat Desa Tulung Balak, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mengeluhkan pengelolaan Dana Desa (DD) yang dinilai tidak transparan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Tulung Balak, Hendra menggunakan hak sanggah atas pemberitaan tersebut dan menjelaskan bahwa terdapat informasi yang kurang tepat.

"Kalau penerima BLT-DD Covid 19 di desa kami hanya 48 KPM, dapat dicroscek di bagian DPMD bukan 90 orang, sementara untuk penerima PKH yang dinilai tidak layak menerima, kami (Pemdes) hanya memerintahkan operator SIKS NG untuk mendata semua masyarakat yg belum dapat PKH. Dan kalau yang ada keluarga apabila yang dapat PKH itu bukan pilihan saya, dari 40 orang ada 3 orang keluarga saya," jelas Hendra, Jumat (1/10/2021).

Baca juga : Pengelolaan DD Tulung Balak Lampura Disoal, Inspektorat Akan Panggil Pihak Pemdes

Kades Tulung Balak juga menjelaskan, bahwa hasil Bumdes akan dirapatkan pada akhir tahun dengan pembagian sesuai AD/ART, apabila masyarakat pertanyakan pembagian hasil Bumdes maka peruntukan dana sosial, untuk insentif pengelola dan untuk penambahan modal serta PAD desa.

"Yang akan kita masukkan ke APBDes tahun berikutnya, jadi salah kalau masyarakat merasa hasil Bumdes untuk dibagi-bagi, ditambah semua unit Bumdes belum ddanai secara maksimal sesuai anggaran. Karena dana desa cair ada tahapannya, saat ini lebih prioritas penanganan Covid-19, SDGS dan stunting," lanjutnya.

Selanjutnya, bila terpenuhi semua pendanaan Bumdes maka bisa berkembang dan maju sehingga menjadi warisan.

"Saya selaku Kades yang memberanikan diri mengalokasikan untuk Bumdes," ungkapnya.

"Secara akal sehat kalau mau mudah, saya bangunkan aja drainase. Namun saya menyetujui pengajuan ketua Bumdes dan untuk pendanaan PKK pada 4 tahun sebelumnya selalu kita realisasikan, mulai dari pembuatan seragam, ikut kegiatan lomba, beli peralatan pengajian, makan minum dan transport ibu PKK dan tahun ini nunggu jadwal realisasi," ujarnya.

Kemudian, pembinaan Karang Taruna juga telah difasilitasi dengan pembelian belikan seragam, bola volly, net, lapangan tenis meja, dan memiliki dokumentasi.

"BRI link Bumdes yang terpakai oleh saya semua tidaklah benar, karena uang Bumdes itu belum cair semua, nanti kalau sudah cair kita kasihkan semua ke bendahara Bumdes juga papan informasi pembangunan masih kita buat," ungkapnya.

"Karena yang lama sudah tidak relevan dan takut menjadi salah paham yang baca karena banyak perubahan kegiatan dan anggaran mendesak sesuai intruksi dari pusat dan setelah papan informasi tersedia segera kami pasang," jelasnya.

Selanjutnya, Kades Tulung Balak menambahkan, pihak Inspektorat Lampura telah memanggil dirinya untuk dimintai keterangan.

"Telah kami jelaskan dengan Irbanwil II Inspektorat yang merupakan kesalahpahaman masyarakat dan dimengerti oleh Inspektorat," pungkasnya. (Adv)

Video KUPAS TV : Sekolah Tatap Muka Dimulai, Dinkes Tanggamus Antisipasi Klaster Baru (Bagian 2)