Kupastuntas.co, Lampung Utara - Terkait pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Tulung Balak, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dinilai tidak transparan, pihak Inspektorat Lampura akan segera memanggil Pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) Tulung Balak.

Inspektur Pembantu Wilayah Khusus (Irbansus) Inspektorat Lampura, Agus Bisri Kosyandi mengatakan, bahwa terkait permasalahan itu, pihaknya akan segera memanggil pihak Pemdes Tulung Balak.

"Secepatnya nanti akan kita minta konfirmasi, sedang cari waktu untuk dapat hadir ke Inspektorat Lampura," jelas Agus.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Tulung Balak, Hendra memberikan klarifikasi melalui media lain dengan mengatakan bahwa semua pengelolaan sudah sesuai aturan dan tidak ada keluhan penyimpangan.

Namun hal tersebut langsung mendapatkan sanggahan dari Tokoh Desa setempat dan menyatakan bahwa klarifikasi Kades Tulung Balak sebuah kebohongan.

"Saya berani berhadapan dengan Kades dan Sekdes bahwa tidak ada transparansi tentang semua pembagunan di desa, PKK tidak ada kegiatan bahkan dalam kegiatan karang taruna tidak pernah ada support dari Kades. Tapi setelah muncul pemberitaan seluruh pemuda di desa diajak main ke pantai oleh Kades," jelas Narasumber yang sengaja dirahasiakan, Rabu (21/09/2021) malam.

Baca juga : Pengelolaan DD Tulung Balak Lampura Disoal, Kabid Pemdes: Kita Tindaklanjuti

Selanjutnya dikatakan bahwa Bumdes Tulung Balak sepenuhnya dikelola secara pribadi oleh Kades, dan baru diketahui kolam pemancingan di samping rumah Kades milik Bumdes pasca pemberitaan.

"Kami baru tahu setelah ada penjelasan di media lain bahwa kolam itu punya desa, kalau BRI link memang punya Bumdes tapi pengelola juga menceritakan bahwa seluruh uang di pegang oleh Kades," imbuhnya.

"Belum lagi terdapat potongan yang dilakukan Kades terhadap insentif perangkat desa mulai dari Sekdes sampai Kadus dengan jumlah bervariasi dan tidak ada satupun papan informasi tentang kegiatan pembangunan demikian dengan musyawarah desa hanya mengundang yang pro dengan Kades," pungkasnya.

Melalui sambungan telepon, Sekdes Tulung Balak, Maman mengatakan, pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik.

"Kalau KPM PKH kita cuma 48 orang bang, salah informasi itu demikian halnya dengan pengelolaan DD sudah transparan kok, tapi kalau hubungan keluarga seluruh perangkat desa karena desa ini kecil (258 KK), kalau PKK saya ngak tahu tanya ibu Kades juga karang taruna," ungkap Maman.

Namun ketika ditanya apakah tersedia papan informasi tentang pelaksanaan proyek SPAM JP 2021 di desa tersebut, Sekdes mengakui tidak ada dan penunjukan dirinya sebagai Ketua KSM (pelaksana) karena musyawarah.

"Kalau itu nggak ada (papan proyek), namun sekedar info pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik setempat (SPALDS) pagu Rp536 juta untuk 67 titik dan SPAM JP senilai Rp322.500.000," terangnya. (*)

Video KUPAS TV : BUPATI LAMTIM MARAHI KADIS LANTARAN SURAT IZIN UMKM TAK KELUAR