Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dosen Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga menilai, keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan deteksi dini paham radikalisme dan terorisme.

"BNPT adalah sebagai alat deteksi dini. Apalagi di Provinsi Lampung ini masih sering ditemukan adanya masyarakat yang terpapar paham radikalisme dan terorisme. Sehingga keberadaan BNPT sebagai alat deteksi harus ditingkatkan," kata Rifandy, saat dimintai keterangan, Rabu (22/9/2021).

Menurutnya, jika dilihat dari perspektif hukum, terorisme merupakan kejahatan serius yang konsep nya sangat membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara hingga nilai kemanusiaan.

"Terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir bahkan lintas negara. Berkonotasi pada posisi keamanan sebuah negara yang sudah tentu. Maka tentunya itu juga berdampak pada kesejahteraan bangsa dan masyarakat itu sendiri," lanjutnya.

Baca juga : BNPT Masih Dibutuhkan dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Berangkat dari permasalahan tersebut yang menjadikan dasar paling kuat berdirinya BNPT, sebagai kepentingan yang sangat mendesak dan juga bersifat khusus.

"Saya menganggap bahwa kita masih butuh BNPT, dalam perihal permasalahan ini. Justru akar rumput itu ada di daerah, makanya keberadaannya penting, terkhusus semakin masif dalam menjalin kerjasama dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat," bebernya.

Ia menambahkan, adanya petisi pembubaran BNPT karena tidak ada kinerjanya dalam menanggulangi aksi terorisme merupakan hal yang tidak mendasar. Kritikan tersebut dapat dijadikan dasar oleh BNPT untuk melangkah lebih baik.

"Kita Negara demokrasi tidak anti kritik untuk setiap elemen kehidupan bernegara, baik personal atau pun lembaga. Jika ada kritik berarti ada perhatian untuk melangkah lebih baik. Namun, lebih lanjut saya menganggap kita masih butuh BNPT," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : PEMBENTUKAN 5 BUMD BARU BUTUH DANA BESAR, KPK HARUS TURUN TANGAN? (BAGIAN 2)