Kupastuntas.co, Metro - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melakukan rekrutmen relawan tenaga kesehatan (Nakes) untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 dinilai tidak serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota setempat meminta Pemkot tidak Plin-plan lantaran kini rencana rekrutmen tersebut telah dibatalkan.

Batalnya rekrutmen tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Nomor 800/ /D2.05/2021 tentang pembatalan pengumuman yang beredar di jejaring WhatsApp sejak beberapa hari lalu.

Dalam pembatalan pengumuman berkop surat atas nama Dinas Kesehatan yang ditandatangani Kepala Dinas drg. Erla Andrianti pada 3 Agustus 2021 itu memuat dua dasar.

Dari data yang diterima Kupastuntas.co, terdapat dua dasar atas pembatalan rekrutmen relawan tersebut. Pertama, hasil rapat mingguan Dinas Kesehatan dengan Wali Kota Metro melalui zoom meeting tanggal 3 Agustus 2021. Kemudian yang kedua, Rapat dengar pendapat tentang mekanisme relawan yang menangani Covid-19 tanggal 2 Agustus 2021 di OR DPRD Kota Metro.

"Bersama ini diberitahukan bahwa pengumuman Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Nomor 800/4576/KPTS/D-2.01/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang penerimaan relawan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang menangani Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2021 dinyatakan dibatalkan," bunyi surat pembatalan tersebut.

Surat tersebut juga ditembuskan ke Wali Kota Metro, Inspektur, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM Kota Metro. 

Sementara saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro drg. Erla Andrianti memilih bungkam. Ia hanya membalas singkat sambil mengirimkan link berita Kupastuntas.co berjudul Pemkot Metro Rencanakan Rekrut Dokter dan Perawat Jadi Relawan Penanganan Covid-19.

"Baca saja suratnya," singkat Erla membalas konfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp pada, Kamis (5/8/2021) sekira pukul 13.12 WIB.

Pembatalan rekrutmen relawan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang menangani Covid-19 itu pun menjadi sorotan. DPRD menilai, kurangnya koordinasi antara pemangku kebijakan dan bawahan menjadi persoalan.

"Jadi kaitan dengan rekrutmen relawan yg dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam hearing DPRD Kota Metro Komisi I dan II dengan Sekda, Asisten Bidang Penerintahan, Kesra, BPKAD, RSU A Yani, dan Dinkes pada hari Senin 2 Agustus 2021 kemarin, dinyatakan oleh Sekda bahwa Wali Kota tidak tahu menahu. Itu menurut versi Sekda. Kemudian Sekda juga menyatakan tidak tahu, karena ketidaktahuan Wali Kota dan Sekda terkait rekrutmen relawan ini, maka dari itu SK rekturmen yang ditandatangani oleh Kadis Kesehatan itu dibatalkan. Sebab proses rekrutmen akan dikaji terlebih dahulu," beber Sekertaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh saat diwawancarai Kupastuntas.co melalui sambungan telepon, Minggu (8/8/2021).

Terkait rekrutmen yang dibatalkan tersebut, Amrulloh justru menilai terdapat persoalan serius dalam tubuh eksekutif. Khususnya, komunikasi dan koordinasi antara bawahan dan atasan yang diduga tidak sejalan.

"Saya pikir hari ini, sebagai sebuah sistem antara Wali Kota dan dinas-dinas yang ada di bawahnya adalah satu kesatuan yang artinya, ada sinergi dan konektifitas di dalamnya. saya pikir Wali Kota sebagai pejabat pembina kepegawaian itu harus menbina anak buahnya yang ada di dalam Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi. Atau kebalikannya Wali Kota belum membina atau Wali Kota sudah membina tapi anak buahnya yang tidak dapat dibina. Pilihannya kan hanya itu," jelas Politisi partai Demokrat tersebut.

Anggota DPRD dari Dapil Metro Timur itu juga menyayangkan sikap Plin-plan pemerintah Kota. Ia kini justru mempertanyakan metode kepemimpinan Walikota Metro, Wahdi.

"Jangan Plin-plan, karena kalau sampai dengan apa yang dilakukan kaitan dengan suatu hal yang tidak sederhana, misalnya rekturmen ratusan orang relawan ini atasan tidak tahu, agak sedikit ironis juga menyikapinya. Bagaimana kepemimpinan Wali Kota hari ini, patut dipertanyakan juga," bebernya.

Pria yang akrab disapa Iloh tersebut juga menyarankan Pemkot untuk memberdayakan relawan-relawan yang telah ada hingga relawan di Kampung Tangguh Nusantara (KTN).

"Kemudian berkaitan dengan relawan di tingkat kelurahan, kaitan dengan pamong, selain ini program unggulan dari Wali Kota, ketika kita bicara tentang program itu kan tentang suatu yang tidak sederhana. Ada konsep, ide, gagasan, perhitungan-perhitungan yang tidak sederhana, yang matang, yang lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi, kaitan dengan penambahan insentif pamong-pamong. Jadi Pemkot bisa memanfaatkan itu dengan maksimal, jika perlu tambah intensifnya lalu maksimalkan kerjanya," tandasnya. (*)