Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menduduki urutan ke empat, dari 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah pada kuartal pertama (Q1-2021) sebesar minus 2,10 persen.

Melihat posisi Bumi Ruwa Jurai tersebut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Aprilianti mengatakan, peringkat tersebut merupakan cambuk pemicu untuk lebih baik lagi bagi pemimpin daerah dan harus membenahi diri agar jangan terulang lagi.

"Harus membenahi diri dengan program-program janji gubernur dan program yang ada di OPD, sehingga tahun selanjutnya ada perubahan," kata Aprilianti, saat dihubuni kupastuntas.co, Selasa (1/6/2021).

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Lampung Terendah ke Empat di Indonesia, Ini Strategi Pemprov

Selain itu, juga harus dilihat pertumbuhan ekonomi terendah itu ada beberapa indikator dan parameternya apa, dan harus ada data pembanding.

Semasa kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi, Aprilianti mengaku hanya meihat baru kepada program-program yang kaitannya dengan janji, misalnya perempuan berjaya.

"Kemarin kita RDP dengan dinas PPPA, tapi apa upaya kita untuk meningkatkan dalam mewujudkan perempuan berjaya itu. Kita melihat kemarin malah banyak program-program yang tidak diimbangi dengan anggaran. Jadi belum terlihat signifikan, program Lampung berjaya ini parameter keberhasilannya belum terlihat," ungkapnya.

Seperti petani perjaya. Sudah berhasilkah petani berjaya ini, apa indikatornya dan berapa petani yang bisa mendapatkan akses kemudahan dalam memproleh bibit dan pupuk. Berapa jumlah kelompok tani yang bisa merasakan manfaat itu pun belum terlihat.

"Ya namanya program visi misi siapapun orang bisa membuatnya. Tapi kaitannya itu tadi pak Gubernur tidak bisa berdiri sendiri, harus di suport dengan SDM di OPD yang mumpuni, supaya bisa mengimbangi," jelasnya.

Caranya kata dia, rekrutlah para OPD yang memang linier pada program Gubernur dan tempatkan setiap orang pada keahliannya.

"Kalau kita katakan tidak berhasil belum bisa, karena program gubernur ini jangka panjang. Tapi disisi lain juga belum terlihat indikator parameter keberhasilannya itu," tutur Aprilianti.

Senada, Anggota Komisi III DPRD Lampung, I Made Suarjaya mengatakan, kedepan harus bisa mensinkronkan bagaimana di badan anggaran menggenjot pendapatan sehingga bisa meningkatkan PAD.

"Kita lihat juga di Kesra itu stimulus yang dilakukan bagi-bagi sembago belum efektif. Kemudian yang paling penting BKAD juga harus kreatif harus bisa mencari sumber-sumber pendapatan salah satunya yang terbesar itukan dari DBH, Cukai, PBB dan lainnya," ujarnya.

Menurutnya, petani singkong ini kenapa tidak terlalu menjadi perhatian nasional. Karena singkong tidak masuk pada bahan pokok sehingga agak abai, agak lalai pemerintah disitu.

Padahal petani singkong di Lampung 30 persenan ada, kalau petani ini panen dan harga kemudian terjangkau dan terlindungi pasti efeknya mereka beli barang dan kebutuhan lainnya, sehingga uang itu ada perputaran.

"Tapi selama kepimpinan Arinal dan Nunik ini masih banyak yang disesuaikan antara janji dengan realisasinya. Kita kemarin masih maklum karena masih pandemi, tapi kan kita tidak bisa melulu menyalahkan keadaan," timpalnya.

Menurutnya, yang harus diperhatikan keberpihakan pemerintah pada petani singkong. Jangan sampai targetnya hanya realisasi proyek. Artinya dimana ada anggaran untuk pengadaan bibit itu di cek kembali sudah sesuai belum kualitas dan segala macamnya.

"Karena kadang bibit bantuan itu tidak dipakai petani karena kualitasnya tidak sesuai standar dan pasar. Maka ini perencanaanya harus lebih matang lagi kedepan, jangan yang penting gugurkan kewajiban tapi substansi persoalan tidak selesai," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : SIM C KINI DIBAGI TIGA, DIBEDAKAN BERDASARKAN CC MOTOR !