Lampung Barat, Kupastuntas.co - Mantan Tenaga Ahli (TA) Fraksi di DPRD Lampung Barat periode 2009-2014 era kepemimpinan Dadang Sumpena, Anton Hilman, S,Si angkat bicara terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kantor para wakil rakyat yang disebut Inspektorat mendominasi.

Anton, begitu sapaan akrab Anton Hilman yang juga Ketua Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (FKPPM) Lampung Barat, mengaku prihatin sekaligus aneh, sedangkan Lampung Barat mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut.

"Saya heran, Kabupaten kita yang 10 kali mendapat WTP berturut-turut tapi kok malah temuan BPK justru banyak di lembaga DPRD, jadi bingung," kata Anton saat dihubungi Kupastuntas.co  melalui sambungan selulernya, Kamis (22/4/2021).

Anton yang merupakan putra asli Sumber Jaya Lampung Barat itu pun meminta agar data temuan BPK tersebut dibuka untuk memastikan temuan BPK terkait kinerja sekretariat dewan atau para anggota dewan yang tidak taat aturan itu.

"Kita prihatin, seharusnya lembaga DPRD menjadi contoh, karena tugasnya menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat yang mengawasi kinerja pemerintah, menyusun anggaran dan membuat peraturan daerah. Miris lagi jika ada temuan BPK dari 2004 yang belum terselesaikan," tegasnya.

Aneh lagi kata Anton, sebelumnya salah seorang pimpinan dewan menyampaikan hal yang bertolak belakang dengan yang disampaikan Sekretaris Inspektorat.

"Berbicara di ruang publik itu harus dapat dipertanggungjawabkan, apalagi para pejabat yang dipilih oleh rakyat, seharusnya memberi contoh,  jangan sampai pimpinan dewan bicara tanpa dasar, ayo tunjukan datanya jika memang ada, jangan asal ngomong," pinta Anton.

Baca juga: Inspektorat Sebut Temuan BPK Banyak di Sekretariat DPRD Lambar

"Sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemda, Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan merupaka salah satu perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati.  Jadi kecil kemungkinan ini temuan karena kinerja jajaran sekretariat dewan, dari mulai sekwan, kabag, kasubbag dan lainnya," timpalnya.

Ditambahkannya, kualitas lembaga DPRD sebagai pengontrol kinerja Pemkab jadi diragukan jika benar kondisinya seperti yang sedang ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini.

"Saya yakin pimpinan lembaga dewan yang terhormat itu pasti paham dengan hal ini, untuk menjaga marwah lembaga wakil rakyat. Oleh karenanya harus jelas endingnya. Jadi jangan ada dusta antara kita atau jangan ada yang ditutupi, karena ini sudah menjadi konsumsi masyarakat Lampung Barat," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : PROYEK GAC IAIN METRO MANGKRAK, PAGU ANGGARAN MEMBENGKAK 6 MILIAR! HABIS