Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Provinsi Lampung difokuskan atau lebih besar alokasinya di sektor pendidikan dan Kesehatan.

Kasubid Kebijakan dan Penyusunan APBD BPKAD Pemprov Lampung, Mushni Emirhan mengatakan, pada 2021 ini tidak ada lagi belanja langsung, atau tidak langsung.

Baca juga : Anggaran Pemprov Lampung Masih Sehat dengan Surplus Rp121 Miliar

Namun saat ini adanya belanja operasi, belanja tak derduga dan teransfer. Dalam pengelolaan Anggara, alokasi APBD yang cukup besar difokuskan pada sektor pendidik 20 dan kesehatan mencapai 10 persen. Sementara untuk Belanja modal ditargetkan 30 persen, sisasnya biaya operasi seperti gaji, tunjungan dan lainnya.

Emir mengungkapkan, dalam 2 tahun ini alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan selalu melebihi dari amanat Undang-udang, dimana di sektor kesehatan mencapai 11 persen, dan pendidikan mencapai 23 persen. Untuk kesehatan ada pemenuhan atas kebutuhan BPJS, PBI kesehatan alokasinya mencapai 200 M pemenuhan pembayaran BPJS.

Dimana pelayanan kesehatan masyarakat Pemprov Lampung tahun ini alokasinya Pada tahun ini mencapai  64 Miliar, ada juga pemenuhan kewajiban BPJS yang semula ditanggung pusat, 2021 dilimpahkan ke provinsi sebesar Rp95 M, serta BPJS ketenagakerjaan.

"Jadi ada Ketua Dewan gajinya dipotong, begitu juga dengan PNS dan lain-lain, semua difokuskan ke kesehata sementara untuk pendidikan Pendapatan transfer dari pusat itu sebanyak 1,4 Triliun untuk BOS. Sementara untuk APBD sendiri ada BOSDA, bantuan sekolah untuk SMA Negeri dan swasta, juga ada tambahan instensif untun kepala sekolah dan guru-guru honor," ungkapnya, Sabtu (17/4/2021).

Ketua komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan, menurutnya apabila Pemda tidak memenuhi apa yang diamanatkan UU, berarti Pemda tidak berhasil, karena alokasi sektor pendidikan 20 dan kesehatan 10 persen itu wajib. 

"Tapi saat ini memang di Provinsi Lampung belanja pegawai lebih tinggi, kita menghimabu kepada gubernur APBD ini harus mulai seimbang, belanja operasional harus lebih besar dari belanja pegawai. Insyaallah kalau ini bisa berjalan, secara pembangunan bisa lebih cepat. Tapi meskipun begitu saat ini untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan masih berjalan dengan baik," ujarnya. 

Sekretaris Komisi III DPRD Lampung, Nover Risman Subing menambahkan, memang  belanja pegawai Rp1,9 T sementara belanja barang Rp1,3 T, ini memang terjadi semua Pemda pegawai lebih tinggi barang dan jasa. 

"Makanya kita saat ini BUMD baru, salah satunya pariwisata, kita harapkan bisa menghasilkan PAD saya yakin pariwisata lebih baik daripada daerah lain. Fokus kita pariwisata, pertanian dan energi, kedepan bisa menghasilkan PAD," ujarnya. (*)

Video KUPAS TV : GUBERNUR ARINAL LAUNCHING PROGRAM SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG!