Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Struktur Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) terdapat surplus sebanyak Rp121 Miliar Rupiah.

Kasubid Kebijakan dan Penyusunan APBD BPKAD Pemprov Lampung, Mushni Emirhan menerangakan, APBD 2021 Pemprov Lampung strukturnya surplus Rp121 M. Surplus tersebut digunakan untuk menutupi pembiayaan pembayaran pokok utang. Ada sisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana pembiayaan pengeluaran pokok utang tersebut sebesar Rp141 Miliar.

"Dari sisi struktur APBD 2021 Pemprov Lampung ada surplus Rp121 M, jadi anggaran belanja kita  masih sehat," ujarnya.

Baca juga : Partisipasi Masyarakat Sangat Dibutuhkan Dalam Penyusunan Anggaran Daerah

Sekretaris Komisi III DPRD Lampung, Nover Risman Subing menerangakan, untuk sudah ditetapkan APBD 2021 provinsi Lampung dipatok Rp7,593 Triliun, dengan rincian pendapatan asli daerah Rp3,337 Triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,242 Triliun, pendapatan sah lain-lain sebesar Rp13,9 Miliar, dan pendapatan daerah ini menurun Rp252,16 M disbanding tahun lalu. 

"Sementara untuk belanja daerah Rp7,480 Triliun, dengan rincian belanja oprasional Rp5,246, triliun rupiah, belanja pegawai sebesar Rp1,942 triliun, dan belanja barang dan jasa 1,398 Triliun rupiah belanja anggaran daerahRp 2021 254,7 M ini belum di refopusing, dimana setiap dinas ada ketentuan rekopusing sebanyak 8 persen, untuk fokus penangan Covid-19," ujarnya.

Ketua komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, guna meningkatkan pendapatan daerah salah satu keputusan yang diajukan oleh DPRD Lampung yakni melakukan pemutihan pajak kendaraan, dengan target pendapatan anggaran mencapai Rp370 Miliar. Menurutnya, apabila Bapeda bisa bekerja maskimal sepertinya akan target tersebut akan tercapai, karena ini target tengah-tengah, bahkan bisa melebihi target.

"Kalau kurang dari target insyaallah kecil kemungkinan. Karena Bapeda sendiri sudah menyusun langkah-langkah berkerjasama dengan isntansi terkait agar target tercapai. Makanya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk taat pajak. Karena hal ini peluang untuk meringankan pembayaran pajak masyarakat, di tengah pandemi ini pendapatan masyarakat juga menurun," ujarnya. (*)

Video KUPAS TV : GUBERNUR ARINAL LAUNCHING PROGRAM SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG!