Kupastuntas.co - Praktek permainan uang di pemerintahan daerah tidak hanya sebatas jual beli jabatan, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan pegawai baru, termasuk perekrutan tenaga honorer. Berdasarkan penelusuran Kupas Tuntas di Lampung, hal ini kerap terjadi.

Salah satu contoh adalah Nona Lestari (36), pegawai Bapenda Provinsi Lampung yang diperbantukan di UPTD VI Dispenda Kabupaten Lampung Utara, menjadi tersangka penipuan atas 24 orang yang dijanjikan menjadi pegawai honorer.

Jumlah nominal uang yang ditarik dari para korban mencapai Rp 569 juta. Ini menjadi indikasi kuat jika permainan dalam rekrutmen pegawai honorer bukan sebatas isu.

Baca juga: Mengintip Rekrutmen Pegawai Honorer di Lampung Bagian 1, Mahar Puluhan Juta, Gaji Ratusan Ribu

Untuk sekedar dimaklumi, status sebagai ‘pegawai’ memang memiliki gengsi tersendiri di mata masyarakat. Banyak orang yang merasakan betul hal itu. Meskipun dengan status sebagai Pegawai Honorer, namun merasakan perlakuan dan penghargaan yang berbeda dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal, jika dibandingkan dengan teman sebaya yang notabene tidak berstatus sebagai pegawai.

Maka tidak mengherankan jika menjadi pegawai adalah pilihan nomor satu bagi sebagian besar generasi muda serta orang tua. Meskipun mereka harus mengeluarkan uang dengan angka yang cukup fantastis tersebut kepada makelar.

Hal seperti itu memang banyak terjadi, dan itu dianggap sah-sah saja. Karena sudah menjadi rahasia umum, jika ingin menjadi abdi masyarakat atau abdi negara yang bertujuan untuk memberi pelayanan atas hajat hidup masyarakat sekalipun, anda tetap harus bayar.

Apalagi pekerjaan melayani masyarakat yang diembel-embeli istilah PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut cukup memberi jaminan baik secara sosial maupun ekonomi bagi seseorang. Dan jaminan tersebut-pun sifatnya jangka panjang.

Akan tetapi, jika dikembalikan persoalan ini pada tujuan atau alasan kenapa seseorang mencari atau menginginkan sebuah pekerjaan, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dasarnya. Karena tujuan dasar dalam mencari sebuah pekerjaan, orientasinya jelas. Ekonomi atau materi.

Di dalamnya ada kepentingan hidup keluarga yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga itu sendiri. Maka logika pasti memberontak, melihat kenyataan tersebut. Jangankan bekerja tanpa digaji, yang digaji saja masih harus pontang-panting mencari pendapatan dari tempat atau pekerjaan lain.

Kalau memang target akhirnya adalah diangkat menjadi PNS maka hal itu kapan? Menunggu bertahun-tahun lagi dalam ketidakpastian (terutama ketidakpastian dari janji pemerintah dalam menyelesaikan proses pengangkatan para Pegawai Honorer menjadi Pegawai Negeri).(*)