Kupastuntas.co - Berbagai harapan kita sampaikan kepada para wakil rakyat agar kehidupan demokrasi jauh lebih baik dari apa yang pernah kita alami di masa lalu. 

Meski di masa lalu DPR diibaratkan taman kanak- kanak atau bahkan disebut juga salah satu institusi yang korup di negeri ini, tak ada salahnya kita tetap berharap adanya perbaikan di masa kini dan mendatang. 

Ada beberapa harapan yang perlu kita sampaikan salah satunya kita berharap para wakil rakyat itu benar-benar menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat yang bekerja sepenuh hati mewakili rakyat, bukan anggota DPR yang haus rasa hormat.

Baca juga: Melihat Anggaran Kegiatan DPR RI Lampung Bagian 2, Dimodali 470 Miliar, Tapi Kinerjanya Melempem

Kedua, diharapkan lebih kritis menjalankan fungsi fungsi legislatif dari proses legislasi di parlemen; pengajuan hakhak DPR seperti hak inisiatif, hak angket,hak tanya,hak untuk melakukan investigasi, hak bujet, dan sebagainya benar-benar dijalankan secara akademis dan politis.

Hal ini pun terlihat saat tokoh masyarakat di Lampung kecewa dengan kinerja Anggota DPR Dapil Lampung yang kurang dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bahkan mereka jarang mendengar aspirasi dan tindakan nyata wakil rakyat itu yang akan dibawa ke Pemerintah Pusat.

Padahal satu anggota DPR RI asal Provinsi Lampung menerima anggaran kunjungan kerja ke lapangan sekitar Rp3,5 miliar dalam satu tahun.

Bila dikalikan selama lima tahun masa jabatan, satu anggota DPR RI menerima Rp17,5 miliar. Jika dikalikan 20 anggota DPR RI asal Lampung, maka anggaran negara yang dikucurkan mencapai Rp350 miliar selama lima tahun.

Selain itu, setiap anggota DPR RI masih menerima gaji plus tunjangan yang diperkirakan mencapai Rp80 juta-Rp100 juta setiap bulan. Sehingga total gaji dan tunjangan yang diterima  selama satu tahun sebesar Rp1,2 miliar.

Nah, jika dikalikan selama lima tahun, gaji dan tunjangan yang diterima satu anggota DPR RI mencapai Rp6 miliar.

Maka total gaji dan tunjangan untuk 20 anggota DPR RI asal Provinsi Lampung dalam satu periode (selama lima tahun) mencapai Rp120 miliar.

Oleh karena itu, nurani para anggota Dewan sebaiknya sesuai dengan hati nurani rakyat yang mereka wakili, bukan menempatkan kepentingan dirinya setingkat lebih tinggi daripada kepentingan rakyat.

Kinerja para anggota Dewan tentunya akan terus menjadi sorotan masyarakat karena semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin ia menjadi fokus bidikan perhatian rakyat.

Kita juga berharap para anggota Dewan berkaca pada ketokohan politik para anggota Dewan di awal kemerdekaan. Mereka begitu gigih memperjuangkan nasib rakyat. Mereka lebih menempatkan dirinya sebagai seorang negarawan ketimbang politisi. Mereka bukanlah orang-orang muda yang ingin cepat meraih kesuksesan materi tanpa berkeringat.

Gunakanlah hati nurani untuk memperjuangkan nasib rakyat kebanyakan yang masih berada di jurang kemiskinan dan kebodohan, agar mereka dapat terangkat ke status sosial ekonomi yang lebih baik. (*)

Video KUPAS TV : WAKIL PRESIDEN MA’RUF AMIN MINTA VAKSINASI LAMPUNG DIGENJOT!