Bandar Lampung, Kupastuntas.co - Membiayai 20 anggota DPR RI asal Provinsi Lampung, negara mengeluarkan anggaran sekitar  Rp470 miliar dalam satu masa periode. Namun, kinerjanya masih jauh dari harapan publik. Satu anggota DPR RI asal Provinsi Lampung menerima anggaran kunjungan kerja ke lapangan sekitar Rp3,5 miliar dalam satu tahun.

Bila dikalikan selama lima tahun masa jabatan, satu anggota DPR RI menerima Rp17,5 miliar. Jika dikalikan 20 anggota DPR RI asal Lampung, maka anggaran negara yang dikucurkan mencapai Rp350 miliar selama lima tahun.

Selain itu, setiap anggota DPR RI masih menerima gaji plus tunjangan yang diperkirakan mencapai Rp80 juta-Rp100 juta setiap bulan. Sehingga total gaji dan tunjangan yang diterima  selama satu tahun sebesar Rp1,2 miliar. Nah, jika dikalikan selama lima tahun, gaji dan tunjangan yang diterima satu anggota DPR RI mencapai Rp6 miliar.

Baca juga: Melihat Anggaran Kegiatan DPR RI Lampung Bagian 1, Satu Legislator Kantongi 17,5 Miliar

Maka total gaji dan tunjangan untuk 20 anggota DPR RI asal Provinsi Lampung dalam satu periode (selama lima tahun) mencapai Rp120 miliar.

Dari total anggaran kunjungan kerja lapangan ditambah gaji dan tunjangan tersebut, maka 20 anggota DPR RI asal Lampung menghabiskan anggaran negara mencapai Rp470 miliar selama satu periode. Jumlah yang sangat fantastis. Lalu bagaimana kinerjanya?

Menurut Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Provinsi Lampung, Deni Suryawan, selama ini kaum buruh sangat jarang mendapat perhatian dari anggota DPR RI asal Lampung.

Kalaupun ada aspirasi yang disampaikan kaum buruh, belum ada goal yang dihasilkan dari anggota DPR RI tersebut.

“Contohnya seperti masukan kenaikan upah atau UMK tahun kemarin, kami tidak pernah diajak diskusi dengan anggota DPR.  Justru kami hanya sampaikan hal itu melalui provinsi saja,” kata Deni, Selasa (23/3).

Demikian pula saat ramai pembahasan tentang UU Omnibus Law, serikat buruh di Lampung jarang didengar aspirasinya oleh anggota DPR RI.

“Ya paling ada satu atau dua anggota dewan asal Lampung saja yang turun ke Lampung untuk menerangkan hal itu, salah satunya Taufik Basari. Yang lainnya entah kemana,” ujarnya.

Menurut Deni, seharusnya anggota DPR RI asal Provinsi Lampung lebih serius mendengar aspirasi dan memperjuangkan kaum buruh.

“Karena itulah tugas pokok wakil rakyat, apalagi yang bersinggungan dengan program nasional. Ditambah anggaran negara yang dikucurkan untuk anggota DPR RI sangat besar. Semestinya, jika ada program kunjungan DPR RI turun ke dapil Lampung bisa mengundang perwakilan buruh, dengarkan aspirasi mereka. Tetapi hal ini jarang dilakukan,” ungkapnya.

Pernyataan sama disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung, Bayu Witara. Selama ini aspirasi para nelayan di Lampung sulit tersampaikan ke anggota DPR RI asal Provinsi Lampung.

“Selama ini permasalahan nelayan di Lampung tidak pernah diangkat di meja DPR. Padahal banyak aspirasi nelayan yang akan disampaikan ke DPR RI, seperti permudah perizinan dokumen kapal, bantuan BBM agar murah, dan peraturan perizinan yang harus dipermudah,” kata Bayu, kemarin.

Bayu mengungkapkan, selama ini belum pernah ada anggota DPR RI asal Lampung yang melakukan peninjauan atau bertemu nelayan. Sehingga nelayan sulit untuk menyalurkan aspirasinya ke anggota DPR.

“Memang ada beberapa anggota DPR yang mengadakan reses, dan mereka mengajukan program untuk mempermudah nelayan melaut, salah satunya anggota DPR RI Tamanuri. Pak Tamanuri empat bulan lalu akan mengajukan program pemantauan cuaca, agar nelayan tahu kapan bisa melaut. Hal ini katanya bekerjasama dengan BMKG. Namun kami belum tahu, bagaimana perkembangan program tersebut sampai saat ini,” paparnya.

Bayu berharap anggota DPR RI bisa sering turun dan mengajak nelayan berdiskusi. “Seringlah mengadakan pertemuan dengan nelayan, sehingga tahu permasalahan nelayan di Lampung ini seperti apa,” tandasnya.

Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung, Jiwa Shofari juga meminta anggota DPR RI asal Provinsi Lampung harus sering melakukan kunjungan ke lapangan, sehingga mengetahui kondisi petani dan permasalahan yang dihadapi.

"Jika sering ada kunjungan di lapangan, maka petani bisa langsung menyampaikan aspirasinya saat ada kendala yang dihadapi. Seperti harga singkong yang turun, kesulitan pupuk subsidi, atau tanaman yang terkena hama," kata dia.

Ia berharap, setiap desa di Provinsi Lampung bisa dikunjungi anggota DPR RI, seperti yang dilakukan di daerah lain. Sehingga aspirasi yang disampaikan petani bisa merata.

Sementara itu, organisasi Guru Honorer Murni (GHM) Kota Bandar Lampung menyatakan belum pernah ditemui anggota DPR RI asal Provinsi Lampung, saat ada kegiatan reses.

Ketua GHM Kota Bandar Lampung, Tupan mengatakan selama ini pengurus dan anggota GHM belum pernah diundang atau ditemui saat anggota DPR RI melakukan reses.

"Tidak pernah diberikan kesempatan guru honorer di daerah maupun kota menyampaikan keluhannya. Jadi bingung mau menyampaikan keluhan kemana, kecuali demo," kata Tupan, Selasa (23/3).

Menurut Tupan, seharusnya para anggota DPR RI asal Lampung bisa menyempatkan bertemu guru honorer, agar mengetahui apa yang menjadi keluhan dan harapannya.

Padahal, lanjut Tupan, saat Pileg 2019 lalu ada 7.000 sampai 8.000 guru honorer baik TK, SD dan SMP di Bandar Lampung yang turut sertamendukung mereka (anggota DPR RI). Dengan harapan saat ada keluhan bisa didengarkan. Tetapi hingga saat ini belum pernah diajak bertemu atau diundang.

"Reses ini kan menggunakan anggaran negara,mungkin di Lampung dibagi dua. Harapan kita sih, mereka kan wakil kita, tolong ikut sampaikan keluhan guru honorer agar bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. Jadi kita berharap kedepan kita diberikan kesempatan bertemu anggota DPR RI saat reses," tandasnya. (*)