Bandar Lampung, Kupastuntas.co - Perusahaan diduga melakukan praktik oligopoli dalam bisnis komoditas singkong. Karena perusahaan bisa semaunya dalam menetapkan harga di pasaran, yang berdampak merugikan petani singkong.

DPRD Provinsi Lampung berencana membentuk panitia khusus (Pansus) guna memperjuangkan harga singkong yang layak di tingkat petani. Karena saat ini petani di semua daerah menjerit, akibat rendahnya harga singkong.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, I Made Suarjaya mengatakan harga singkong yang ditetapkan oleh perusahaan tepung tapioka saat ini sangat tidak manusiawi.

Karena hanya berkisar Rp700-Rp800 per kilogram. Made mengaku, juga menemukan adanya potongan sebesar 30 persen yang ditetapkan oleh perusahaan penampung singkong.

“Jelas ada tata niaga yang tidak beres pada komoditas singkong ini. Tata niaga singkong seperti ini yang membuat harga bisa seenaknya turun dan tidak manusiawi. Potongan 30 persen yang ditetapkan perusahaan standarnya itu apa?” kata I Made Suarjaya, Selasa  (23/2).

Ia minta ada keterlibatan pemerintah dalam penentuan standar baku mutu singkong, sehingga ada kepastian harga untuk para petani dan jaminan keuntungan bagi warga yang menanam singkong.

“Tidak seperti saat ini, ada praktik oligopoli dari beberapa perusahaan yang menguasai singkong. Sehingga singkong bisa dikendalikan oleh mereka lalu semaunya menentukan harga,” tegas dia.

Ditanya nama-nama perusahaan yang diduga melakukan praktik oligopoli, politisi Partai Gerindra ini menyebut nama sejumlah perusahaan besar yang ada di Provinsi Lampung. 

“Dugaan kuat ada beberapa, seperti BW, UJ, SI, SM, dua lagi nanti di pansus,” ungkap dia.

Made menyatakan akan memperjuangkan petani singkong agar bisa mendapatkan harga yang layak dari perusahaan. 

Baca juga: Melihat Kehidupan Petani Singkong di Lampung Bagian 2, Omzet Perusahaan Tembus 1 Miliar per Hari

“Kita akan membuat pansus, harapannya dapat mendorong agar akar persoalan ini bisa terselesaikan. Sehingga bisa menciptakan harga yang lebih baik dan petani lebih sejahtera. Bulan ini kami masih reses, dan bulan tiga (Maret) kita sudah masuk kantor dan akan intensifkan pembentukan pansus,” tandasnya.

Setelah pansus terbentuk, lanjut dia, pihaknya akan memanggil semua pihak yang terlibat, seperti perusahaan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).  

Saat bersamaan, puluhan warga dari Kecamatan Way Kenanga dan Gunung Agung mendatangi  kantor DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) pada Selasa (23/2), mengeluhkan harga singkong yang semakin terjun bebas.

Suwandi, warga Kecamatan Way Kenanga mengatakan, petani semakin merugi dengan anjloknya harga singkong.

"Kami menangis dengan kondisi harga singkong saat ini. Awalnya kami tanam karet, setelah karet murah, akhirnya kami tebang pohonnya dan kami tanami singkong. Tahunya harga singkong murah," ujar Suwardi saat bertemu anggota DPRD Tubaba.

Suwardi mengungkapkan, petani sangat dirugikan dengan adanya harga singkong yang sangat murah. Karena untuk mengembalikan modal saja terkadang tidak mencukupi.

"Harga pupuk mahal, potongannya 25%. Ibaratnya petani singkong mempunyai lahan 1 hektar itu hilang 1/4 akibat potongan itu," katanya.

Sementara Suradi, warga Kecamatan Gunung Agung berharap dengan kedatangan mereka ke kantor DPRD Tubaba bisa dibantu agar bisa mendapatkan harga singkong yang layak.

"Bapak dewan yang terhormat, wakil rakyat kami, saat ini hati kami menjerit. Mohon kami dibantu agar ada kenaikan harga singkong dan penurunan potongan refraksi. Mungkin perwakilan kami bisa menyampaikan ke pihak perusahaan," ujar Suradi.

Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPRD Tubaba, Roni dan Aria Saputra yang menemui warga mengatakan sangat menyesalkan adanya harga singkong yang semakin murah.

Roni menduga ada permainan oleh perusahaan dalam menetapkan harga singkong. 

"Yang kita sayangkan, harga turun, potongan besar. Jika singkongnya itu muda tidak jadi masalah, tapi kalau singkongnya tua apa yang jadi masalah. Ini nanti yang mau kami tanyakan dan kami akan panggil perusahaan,” ujar Roni.

Menurut Roni, jika singkong yang dijual tua dan bersih, semestinya potongannya tidak sebesar itu. “Permainan apalagi ini yang dilakukan oleh perusahaan," lanjut Roni.

Anggota DPRD Tubaba lainnya, Aria Saputra berjanji akan mencarikan solusi menyikapi harga singkong yang semakin jatuh tersebut. 

"Walaupun harga tidak seribu lebih, paling tidak di angka seribu dan pemotongan tetap di angka 7-8%. Sebenarnya potongan 7-8% itu sudah bagus, kan dulu cuma potongan 5%," tegasnya.

Di tempat terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung menyarankan pemerintah daerah segera memanggil perusahaan guna membahas harga singkong yang terus anjlok di tingkat petani.

Wakil Ketua I Kadin Lampung, Yuria Putra Tubarad mengatakan anjloknya harga singkong selalu menjadi persoalan klasik, yang terus berulang dari masa ke masa dan hingga kini belum ditemukan solusinya.

"Harga singkong ini harus dicarikan solusi. Pemerintah harus mengajak dunia usaha untuk mencarikan solusi terbaik, jangan sampai rendahnya harga singkong membuat petani jadi malas untuk menanam kembali," kata Yuria, Selasa (23/2).

Menurutnya, diskusi atau musyawarah yang dilakukan antara pemerintah dan perusahaan akan cukup efektif dalam mencari solusi dan mengambil jalan tengah mengatasi anjloknya harga singkong.

"Buktinya waktu Bupati Lampung Tengah di era Mustafa bisa berdialog dengan dunia usaha dan menaikkan harga singkong dari Rp400 menjadi Rp700. Ini tinggal bagaimana keinginan pemerintah saja," ujar Yuria.

Yuria mengingatkan, pelaku usaha tidak bisa terlalu ditekan untuk menaikan harga singkong sesuai dengan keinginan para petani. Karena setiap produksi dunia usaha juga menghasilkan pajak. 

"Dengan dialog tadi, apakah mungkin perusahaan masih bisa mengurangi keuntungan? Misalnya dengan ditekan biaya produksi, sehingga bisa mengurangi cost produksi, yang kemudian bisa dialokasikan untuk menaikkan harga singkong," saran Yuria. (Erik/Lucky/Ria)

Berita ini sudah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu (24/2/2021).

Video KUPAS TV : PROYEK MILIARAN GOR SABURAI KINI TERBENGKALAI