Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung sampai saat ini masih kesulitan pada beberapa tempat usaha, yang menolak untuk pemasangan tapping box.

Atas hal itu, Walikota Bandar Lampung, Herman HN mengaku tidak segan-segan akan menutup tempat usaha baik itu rumah makan, restoran dan hotel yang tak mau dipasang tapping box oleh pemerintah setempat.

"Tutup. Kan itu diatur oleh pemerintah. Kenapa nggak dilaksanakan perintah untuk usahanya dipasang tapping box. Lagipula itu bukan uang mereka yang dipotong, tapi uang rakyat, yang makan dan menginap," ujar Herman, saat dimintai keterangan, Rabu (4/11/2020)

Baca juga : Tahun Ini, Pemkot Bandar Lampung Belum Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah Garis

Adanya tapping box tersebut, Pemkot setempat bisa menghitung potensi pajak yang dihasilkan dari transaksi di tempat usaha itu.

"Kan mereka dapat untung ya silahkan. Tapi uang rakyat yang dipotong untuk pajak ya setorkan itu aja intinya," tegasnya.

Sementara Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pengawasan dan Pengendalian BPPRD Kota Bandar Lampung, Ferry Budhiman mengatakan, ada beberapa tempat usaha yang pihaknya kesulitan untuk dilakukan pemasangan taping box.

"Diantaranya bakso Soni Sultan Agung, Ayam Penyet Ria, Kopi Kocok dan pindang Dea Panjang," lanjutnya.

Kemudian, pengelola parkir RSUD, Tjokrodipo, RS Bumi Waras dan RS Graha Medika juga pihaknya kesulitan untuk mendapatkan database transaksi mereka.

"Alasannya kontak dengan teknisi IT mereka sudah hilang dan beragam alasan lain," tuturnya.

Ia menjelaskan, sampai dengan saat ini jumlah tapping box yang sudah dipasang sebanyak 184 dari 200 alat di tahun 2020 ini.

"Jadi masih tersisa 16 alat lagi yang belum terpasang," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : Nekat! Remaja Kepergok Mencuri Helm di Kantor Pemkot Bandar Lampung