Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Lampung Corruption Watch (LCW) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menjelaskan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 secara terbuka kepada publik.

Hal itu disampaikan Ketua LCW, Juendi Leksa Utama saat mendatangi Kantor BPK Perwakilan Lampung, Rabu (22/5/2024).

"Apakah hasil WTP tersebut dapat dijadikan jaminan tidak adanya penyalahgunaan anggaran pada tahun tersebut," Ujarnya.

Selain itu, Juendi juga meminta Kepala BPK Lampung agar menjelaskan metode audit yang dilakukan sehingga Pemkot Bandar Lampung mendapatkan hasil WTP.

BACA JUGA: Dilaporkan Atas Penyalahgunaan APBD 2023 ke Kejagung, Ini Respon Pemkot Bandar Lampung

"Apakah realisasi anggaran Tahun 2023 telah diaudit secara menyeluruh atau hanya sebagian, serta apakah anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung juga telah diaudit oleh BPK," Ucapnya.

Menurutnya, penjelasan itu sangat penting bagi publik mengingat meningkatnya kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, sementara daerah yang bersangkutan mendapatkan hasil WTP.

"Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik harus diutamakan, dan hal ini juga menjadi tanggung jawab BPK kepada publik," Imbuhnya.

"Masyarakat menantikan tanggapan serta penjelasan yang komprehensif dari BPK terkait hal ini, sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pengelolaan keuangan negara. Kita tunggu penjelasan BPK langsung kepada publik," Sambungnya.

Sebelumnya, LCW telah melaporkan Walikota Bandar Lampung kepada Kejaksaan Agung RI untuk dapat memeriksa realisasi anggaran tahun 2023 pada tanggal 17 Mei 2024.

Selain itu, Juendi mengingatkan Walikota untuk bersiap-siap melengkapi semua dokumen pertanggungjawaban realisasi anggaran guna memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung RI.

"LCW akan fokus terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Lampung dan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi," tutupnya. (*)