Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar melakukan pembangunan lanjutan terhadap sejumlah infrastruktur yang ada di Kebun Raya Liwa (KRL).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat M Henry Faisal menjelaskan pembangunan KRL tersebut dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui MoU road map antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur KRL sendiri dimulai sejak tahun 2017 hingga 2019 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp39 Miliar.

"Untuk pembangunan KRL ini, mungkin sudah sesuai dengan perencanaan, tetapi keadaan pergeseran tanah sehingga terjadi kelongsoran yang ada di bangunan infrastruktur kebun raya liwa, kita dari pemerintah daerah pernah membuat suatu perencanaan dalam suatu rapat antara pak Bupati, Sekda, para asisten dan instansi terkait dari hasil tersebut memang kita perlu penanganan secara menyeluruh," kata Henry saat diwawancarai usai meninjau lokasi kerusakan fasilitas KRL. Selasa, (8/11/2022).

Rencananya penanganan longsor yang sebelumnya terjadi di sejumlah titik di kebun raya liwa, akan dilakukan pada tahun 2020. Namun, karena adanya pandemi Covid-19 rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sehingga kedepan, pihaknya akan kemukakan lagi perencanaan tersebut, karena pihaknya juga telah melakukan koordinasi ke pihak BRIN dan Kementerian PUPR agar mengusahakan pembangunan lanjutan.

"Karena kalau berdasarkan road map yang dibuat, pembangunan kita ini baru berjalan beberapa persen dan masih banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan oleh Kementerian PUPR. Namun, hingga sekarang kita masih belum menerima jawabannya serta pembuatan MoU antara BRIN dan Kementerian PUPR juga belum dilaksanakan. Kita pun telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan masih menunggu jawaban," jelasnya.

Henry berharap, agar penanganan terhadap kerusakan yang terjadi bisa dilakukan oleh Pemda sesuai dengan rencana yang telah di susun sebelumnya, karena menurutnya jika penanganan nya dilakukan oleh Pemda penanganan yang dilaksanakan akan lebih cepat karena keadaan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena arus air hujan yang cukup tinggi bisa menyebabkan pergeseran tanah.

"Sehingga kita bisa mengantisipasi agar longsor yang terjadi tidak berdampak yang lebih luas, hal ini sebenarnya sudah pernah terjadi tahun sebelumnya tetapi seperti saya sampaikan tadi penanganan nya belum maksimal, oleh karena itu kedepannya apa yang telah direncakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penanganan secara menyeluruh terhadap infrastruktur bangunan yang ada di KRL dapat dilaksanakan," imbuhnya.

Baca juga : Dihantam Hujan Deras, Sejumlah Fasilitas diKebun Raya Liwa Rusak Parah

Ia mengatakan, tidak akan ada penanganan darurat yang akan dilakukan oleh pihaknya terhadap kerusakan yang terjadi. Mengingat persoalan tersebut tidak bisa diperbaiki hanya sementara, harus dilakukan penanganan secara menyeluruh dan permanen mengingat tingginya intensitas hujan sehingga di khawatirkan tidak akan memberikan dampak yang siginifikan.

"Karena apa yang bisa kita lakukan untuk penanganan sementara paling kita hanya bisa megganjal-mengganjal dan menimbun yang longsor, tetapi jika itu nanti terjadi pegeseran tanah kembali akhirnya akan terjadi yang lebih parah lagi bahkan bangunan ini bisa rubuh, sehingga di upayakan segera penyusunan DID nya bagaimana sih cara penanganan longsor ini agar tidak terjadi lagi," katanya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan penanganan sementara, dikhawatirkan ketika sudah ditangani sementara dan bangunan tersebut digunakan kembali, ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi dan pergeseran tanah kembali terjadi akan menimbulkan korban karena kondisi nya saat ini sudah sangat memperihatinkan.

"Ini merupakan salah satu icon Lampung Barat harus segera di tangani dengan serius, tetapi dilain sisi kita tidak bisa terlalu berharap karena dalam segi pendanaan sendiri kurang maksimal, sehingga kita juga mendorong Kementerian PUPR selaku pihak yang membangun dari awal segera melakukan pengerjaan pembangunan kembali sesuai road map yang telah di sepakati," pungkas Henry.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat Padang Priyo Utomo menuturkan, penanganan kerusakan yang terjadi di KRL tidak bisa hanya dilakukan dengan penanganan darurat, tetapi harus dilakukan penanganan secara permanen sehingga dibutuhkan kajian teknis yang lebih mendalam.

"Karena bisa kita lihat, mulai dari saluran air drainase sudah mengarah ke gedung dan di bawah sudah terjadi longsoran yang cukup parah. Nah ini penanganannya memang perlu kajian teknis yang lebih mendalam dan akan kita koordinadikan dengan stakeholder terkait dan kita juga menunggu apa rekomendasi dari pemilik aset untuk penanganan awal," kata Padang.

Ia mengimbau, kepada masyarakat khususnya pengunjung yang datang agar berhati-hati dan tidak mendekati lokasi kerusakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, serta di wilayah lain yang memang rawan terjadinya bencana alam. (*)