Yusdianto : APBD Kota Bandar Lampung Sedang Sekarat 1
Yusdianto. Foto: ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung-Pengawasan terhadap bantuan atau sumbangan korporasi kepada calon kepala daerah bisa dilakukan sejak tahapan pemilu ditetapkan KPU.

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Lampung, Yusdianto, mengatakan, jika menggunakan UU Pilkada, KPU hanya bisa mengawasi saat seorang bakal calon kepala daerah sudah ditetapkan oleh KPU.

Namun, sebelum penetapan, KPU bisa menggunakan UU mengenai partai politik untuk mengawasi dana bantuan atau sumbangan.

“Kalau memang KPU dan Bawaslu punya komitmen untuk menjaga Pilkada, sebenarnya dari sejak tahapan ditetapkan, semua yang terkait dengan atribut, pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Parpol, harusnya bisa diminta laporan penggunaan anggaran untuk kepentingan Pilkada,” tuturnya, Rabu (13/09/2017).

Jika bantuan itu mengarah ke salah satu  calon Gubernur, menurut Yusdianto, undang-undang partai politik masih bisa dikenakan. “Jika bantuan itu untuk perorangan, UU parpol bisa digunakan dengan catatan si calon itu adalah kader internal partai, apalagi jika statusnya pengurus sampai ketua partai. Tapi sebaliknya jika si calon ternyata kader dari luar partai,” tuturnya.

Dengan kata lain, bantuan yang masuk melalui calon internal tetap bisa melewati proses audit, meski si calon belum ditetapkan secara resmi oleh KPU.

Menurutnya, KPU dan Bawaslu harusnya bisa mencegah masalah-masalah seperti ini sejak awal. Karena, undang-undang partai politik sudah mengatur itu dengan tegas.

“Sebetulnya, dalam UU pemilu terkait parpol, hal itu sudah dianjurkan. Jadi, siapa saja parpol yang menerima sumbangan, iuran, dan sebagainya harus melaporkan, dan bisa dilakukan audit,” paparnya.

Hal tersebut harus dilakukan mengingat partai adalah lembaga publik yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.

“Partai politik yang mendapat sumbangan bisa diperiksa menyeluruh. Indikasinya bisa dilihat, bisa diperhatikan, mulai dari aktivitas budaya, penyuluhan, dan lainnya. Keungan partai itu kan dari subsidi pemerintah, iuran anggota, dan sumber lain. Kita hanya ingin partai terbuka saja, apalagi ada dana dari pemerintah dan dana untuk publik seperti doorprize, ini semua harus jelas,” katanya.

Ditegaskan, KPU dan Bawaslu seharusnya bisa mulai bekerja tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. “Yang harus diingat, KPU menjalankan tugas karena ada undang-undang yang mengaturnya dan karena regulasi yang bisa dibuat KPUD. Anggota KPUD inikan dipilih untuk 5 tahun, mereka bisa membuat regulasi daerah, jadi bukan hanya bekerja 5 tahun sekali,” tuturnya.

Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono, belum memberikan tanggapan atas hal ini. Saat dihubungi, Rabu malam, Nanang mengaku sedang berada di Kupang, NTT.

“Saya sedang ada Rapim di Kupang, kalau ada pertanyaan coba konfirmasi ke anggota yang lain saja, maaf ya,” katanya. Mendagri  Tjahyo Kumolo pun demikian. Konfirmasi yang dikirim Rabu (13/09/2017) malam lewat pesan Whatsapp, terkirim dan dibaca, tapi belum memberikan tanggapan.

Sementara itu, bakal calon Gubernur Lampung 2018, Arinal Djunaidi terus melakukan pergerakan untuk menyosialisasikan dirinya. Melalui kegiatan wayangan, jalan sehat, pengajian akbar dengan hadiah mobil, dan sejumlah hadiah menarik lainnya.

Sebelumnya, Pakar komunikasi politik nasional, Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, sekaligus Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute mengatakan, sebuah korporasi atau perusahaan yang memberikan dukungan terhadap seorang calon kepala daerah harus transparan dan melalui tahapan audit. “Dukungan dari perorangan atau korporasi terhadap seorang calon kepala daerah diperbolehkan. Saya tidak membicarakan satu perusahaan ya, yang saya bicarakan dukungan secara umum berdasarkan aturan. Tapi, semua sumbangan itu harus transparan,” tutur Gun Gun, saat dihubungi Kupas Tuntas dari Bandar Lampung, Selasa (12/9/2017) malam.

Menurutnya, ada undang-undang yang mengatur batas maksimum bantuan dari perorangan atau korporasi. “Ada aturan di Undang-Undang Pilkada mengenai batas maksimum bantuan perorang dan korporasi, atau bahasa resminya lembaga. Jumlah bantuan tersebut harus dilaporkan ke KPU dan harus diaudit. Masalahnya, audit sering tidak sampai atau tidak bisa menyentuh dana ‘siluman’ yang justeru bermasalah,” tuturnya.

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana jika bantuan tersebut diberikan kepada calon yang belum jadi kandidat, apakah bantuan itu tercatat atau tidak. “Saya memberi tiga catatan mengenai masalah itu, yaitu soal besaran uang yang digelontorkan, kemudian bagaimana sumbangan itu akan dilaporkan kalau si calon belum jadi kandidat, serta bagaimana proses bantuan itu dikeluarkan atau apa peruntukannya,” katanya.

Menurut Gun Gun, yang dipermasalahkan dari bantuan sebuah perusahaan terhadap seorang calon adalah timbal balik yang akan terjadi di kemudian hari.

“Kalau sejak awal seorang kandidat dibiayai korporasi, tentu ada pertimbangan konsensi apa yang dihasilkan kandidat terpilih nantinya. Ini bentuk investasi politik yang tentunya punya prospek untuk membebani di kemudian hari,” tuturnya.

Dalam konteks electoral, sambung Gun Gun, pola itu adalah pola dimana korporasi ‘mengikat’ kandidat. Dengan kata lain, kandidat lebih menjadi representasi politik korporasi. “Bukan rahasia lagi, politik membutuhkan biaya besar. Kandidat butuh dana dari investor, serta ada perusahan yang punya kepentingan dikemudian hari. Jangan sampai nanti donasi dari korporasi dikembalikan dalam bentuk proyek, atau lebih menguntungkan satu korporasi saja,” katanya. (Rizky)