Rugikan Negara Senilai Rp94 Juta, Mantan Kadiskominfo Pringsewu Dituntut 18 Bulan Penjara 1
Mantan Kepala Dinas Kominfo Pringsewu Sugesti Hendarto dituntut 18 bulan penjara atas kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat tower internet. Foto: Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Mantan Kepala Dinas Kominfo Pringsewu Sugesti Hendarto dan rekanan Direktur CV Adhya Pratama Arief Phasa, dituntut satu tahun enam bulan penjara karena dugaan korupsi pengadaan perangkat tower internet senilai Rp94 juta.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum Bambang Irawan di Pengadilan Tipikor, Tanjungkarang, Bandar Lampung, Senin (19/06/2017), juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta subsidair tiga bulan penjara.

Dalam dakwaannya, jaksa mengenakan pasal 3 Jo, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI NO, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 50 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

Untuk terdakwa Sugesti Hendarto juga diwajibkan membayar uang pengaganti Rp51 juta setelah diperhitungkan dengan uang titipan sebesar Rp51 juta yang telah diserahkan oleh terdakwa pada 12 Juni 2017.

“Hal yang memberatkan terdakwa tidak mengindahkan program peperintah tentang pemberantasan korupsi, telah menyebabkan kerugian negara. Sedangkan yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum dan sopan dalam persidangan,” kata Bambang di depan hadapan Hakim Ketua Syamsudin.

Dalam dakwaannya JPU menjelaskan pada tahun 2015 Dinas Kominfo Pringsewu mengadakan proyek pembuatan tower di Kabupaten Pringsewu dengan anggaran senilai Rp94 juta. Dalam pengadaannya, terdakwa meminjam perusahaan milik Arief Phasa untuk mengikuti proyek tersebut dan tidak melalui Rustiyan selaku pejabat pengadaan.

“Adapun pekerjaan yang harus dilakukan ialah membuat dua unit tower di Pegelaran 52 meter dan Kecamatan Pardasuka 52 Meter senilai Rp65 juta. Dua unit Radio senilai Rp15 juta, dua unit PC senilai Rp14 juta,” katanya.

Namun, pada pelaksanaannya para terdakwa tidak pernah melakukan pekerjaannya. Atas perbuatan terdakwa telah merugikan Negara senilai Rp51 juta. (Oscar)

Iklan UBL