Masih Minim, Penurunan Angka Kemiskinan di Lampung Baru Mencapai 0,35 Persen 1
Pengentasan kemiskinan masih jauh panggang dari api. Foto: Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 12,3 persen pada tahun 2018 mendatang. Target ini sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Sutono menyatakan, selama dua tahun penurunan angka kemiskinan masih minim, yakni 0,35 persen. Dari September 2014 (14,21 persen) menjadi (13,86 persen) pada September 2016. Namun penurunan 0,35 poin itu masih lebih tinggi dari penurunan kemiskinan nasional yang hanya 0,26 persen.

“Kita masih harus bekerja keras dan menyusun strategi perencanaan. Ini untuk mewujudkan komitmen Gubernur Lampung agar dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 12,3 persen,” ujar Sutono, di Ruang Rapat Bappeda Lampung, Senin (19/06/2017).

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, Pemprov Lampung akan membentuk Tim Pengentasan Kemiskinan. Tim ini bertugas menjalankan strategi penanggulangan kemiskinan berkoordinasi dengan satuan kerja di pemprov dan juga satker di tiap kabupaten/kota.

“Kita telah membuat strategi daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Tujuannya untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. Strategi ini harus dikawal oleh tim pengentasan kemiskinan,” ujar Sutono.

Selain itu, pemprov juga telah mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Antara lain Program Gerbang Desa, Pemberdayaan UMKM, Rastra dan program bantuan untuk petani dan nelayan.

“Program ini akan lebih kita kembangkan dengan cara bersinergi dengan program-program satker di provinsi dan kabupaten/kota dengan program gerbang desa. Desa tersebut akan mendapatkan program ‘keroyokan’ untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya,” beber Sutono.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat. Pihaknya akan fokus berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Selain mensinergikan program, pemprov akan memanggil tim perencanaan kabupaten kota untuk mempercepat program-program yang mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah masing-masing. Apalagi kita sudah punya data dari BPS by name by address hingga bisa langsung tepat sasaran”, kata Taufik.

Dalam paparan, Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum menyatakan sepakat dengan program yang akan dijalankan oleh Pemprov Lampung. “Kita berharap program ini benar-benar fokus pada penguatan ekonomi masyarakat yang merupakan solusi utama mengurangi kemiskinan,” kata Yeni. (Bong)