Kupastuntas.co – Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo melantik 52 pejabat Eselon II dan III di ruang Rapat Utama Kantor Gubenur, Rabu (11/1). Pelantikan ini mengacu pada SK Gubernur nomor 821.21/16/II.10/2016 tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung.

 

Dalam SK pelantikan tersebut, tidak dicantumkan satu-persatu jabatan baru yang diemban oleh pejabat. Kecuali untuk jabatan Plt. Yakni, Kherlani mantan Pj. Lampung Selatan ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Achmad Saefullah dari jabatan lama Kasat Pol PP Provinsi Lampung menjadi Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Informasi yang dihimpun wartawan di lingkungan Pemprov Lampung, beberapa pejabat eselon II yang dilantik masih menempati posisi lama. Seperti Kepala Biro Humas dan Protokol (Bayana), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Minhairin).

Ikut dilantik tiga mantan Pj.Kada. Yakni,  mantan Pj.Metro Chrisna Putera, Pj.Wali Kota Bandar Lampung Sulpakar, Pj.Pesisir Barat Qodratul Ikhwan. Sayang, belum diketahui mereka menjabat dimana. Informasinya, Chrisna Putera kembali ke pos sebelumnya Kadis Kominfo. Lalu Sulpakar sebagai Kadis Pendidikan.

Sama halnya Kepala Dinas Bina Marga, Budhi Dharmawan. Saat diwawancarai mengaku belum mengetahui pos barunya dimana. Namun santer beredar, ia masih diposisinya sebagai Kadis PU Bina Marga. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumarju Saeni bergeser sebagai Kadis Koperasi dan UKM. “Saya belum tahu di mana. Yang jelas siap mengamankan tugas di manapun,” kata Sumarju.

Kepala Bagian Biro Humas dan Protokol, Heriyansyah, menilai BKD harusnya lebih siap, dan tidak membuat informasi yang membingungkan. Awak media dan Humas Pemprov sudah lebih satu jam menunggu data pejabat yang dimutasi di kantor BKD, tetapi tidak juga diberikan.

Dalam sambutanya, Ridho Ficardo menyampaikan agar para pejabat yang dilantik dapat memegang amanah. Jika di antaranya ada beberapa pejabat eselon II yang tidak dilantik, Ridhomeminta untuk tidak berkecil hati.

“Kita tunggu waktunya saja. Jika memang yang sudah dilantik ini tidak melakukan kinerja dengan baik, ya akan kita ganti oleh mereka,” tandasnya.

Mengenai posisi jabatan baru, Ridho meminta agar dapat mencari sendiri posisinya di mana.  “Setiap kursi satker kan ada nama-namanya. Dilihat saja, kalau enggak ada, cari di satker lain,” kata Ridho.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga sempat menyampaikan kekecewaannya terkait banyaknya keluhan PNS yang gajinya tertunda. Ia mengaku risih dengan keluhan tersebut karena hanya tertunda sekitar dua pekan. Padahal, nasib para PNS jauh lebih beruntung dibanding guru honorer.

“Saya masih ingat betul beberapa waktu lalu. Pada awal tahun, pegawai honorer tertunda gajinya sampai dua bulan, tapi tak ada yang ngotot. Padahal, upah mereka sangat kecil dan jumlah guru honorer juga ribuan. Tapi, PNS sudah ribut karena gaji tertunda sekitar dua minggu,” ucap dia.

Seharusnya, seorang PNS terutama yang memiliki jabatan tinggi mesti menunjukkan kinerja yang baik. Mereka harus siap kapanpun dan dimanapun ditugaskan. “Dikumpulin pagi pagi saja untuk acara pelantikan mengeluh. Bagaimana jika ada tugas malam,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun wartawan, para pejabat yang dilantik beberapa di antaranya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu; Intizam, Kepala Biro Umum; Isron, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat; Ratna Dewi, Kepala Dinas Kehutanan; Syaiful Bachri, Kepala Dinas Pertanian; Edi Yanto, Kepala Dinas Pertenakan dan Perkebunan; Dessy Romas, Kepala Biro Perekonomian Lukmansyah, dan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Fauziah.

 

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Desma saat diminta data soal nama-nama pejabat yang di mutasi, belum bersedia menyerahkan. “Besok saja ya nama-nama-nya,” kata Desma.

Achmad Syaifulloh yang dilantik menjadi Kepala Dinas Adminduk dan Capil mengaku bersyukur atas penempatan dan amanah yang telah diberikan kepadanya. “Semua tempat merupakan amanah dari atasan. Terlebih saya dari prajurit. Jadi  dimanapun ditempatkan saya siap,” kata Achmad.

Hal senada disampaikan Kherlani yang dilantik menjadi Pelaksana Tugas (Plt) di Sekwan DPRD Provinsi Lampung. “Sebagai PNS kita siap ditempatkan dimana saja,” singkatnya. (Bong)

RSUD PESAWARAN