Pesisir Barat

Bawaslu Rekomendasikan Sanksi untuk ASN Pesisir Barat Langgar Netralitas Pilkada

Rabu, 09 Oktober 2024
Nomor Urut Pilkada Pesisir Barat 2024: Dedi Irawan - Irawan Topani 1, Septi - Ade 2, Lingga Kusuma - Erlina 3

Senin, 23 September 2024
Petugas PLN di Pesibar Tewas Kesetrum Saat Perbaiki Jaringan Listrik

Senin, 09 September 2024
Polisi Tangkap Tiga Pencuri Motor di Pesibar, Dua Pelaku Ditembak Karena Melawan

Jumat, 30 Agustus 2024

BPK Ungkap Dana Hibah Pemkab Pesisir Barat 1,042 Miliar Diduga Terjadi Penyimpangan

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penyaluran dana hibah oleh lima organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp1.042.750.000, sehingga berisiko

Jumat, 30 Agustus 2024
Penggunaan Dana Hibah Pemkab Pesisir Barat 1 Miliar Lebih Tidak Jelas, BPK: Berisiko Disalahgunakan

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penyaluran dana hibah oleh lima organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp1.042.750.000 (1,042 miliar), sehingga

Kamis, 29 Agustus 2024
Dinas Kominfotiksan Pesibar Diduga Mark Up Anggaran Belanja Cetak Baliho Hingga Buku Sebesar Rp206 Juta

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggaran belanja cetak baliho/spanduk/banner dan buku pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) diduga dimark up sebesar Rp206.671.236 (206,67

Rabu, 28 Agustus 2024
Tunjangan Perumahan Pimpinan-Anggota DPRD Pesisir Barat 1,696 Miliar Diduga Terjadi Penyimpangan

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) tahun anggaran 2023 senilai Rp1,696 miliar diduga terjadi penyimpangan,Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung

Rabu, 28 Agustus 2024
Pilkada Pesisir Barat Masuk Kategori Rawan Tinggi, Bawaslu Siapkan Langkah Pencegahan

Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Kabupaten Pesisir Barat kini masuk dalam kategori rawan tinggi secara nasional untuk Pilkada 2024, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini dipicu oleh

Selasa, 27 Agustus 2024
BPK: Tunjangan Perumahan Pimpinan-Anggota DPRD Pesibar Tak Wajar, Bebani Keuangan Daerah Rp1,696 Miliar

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) tahun anggaran 2023 dinilai tak wajar atau tidak memperhatikan asas kewajaran, rasionalitas, dan standar biaya yang berlaku.Badan

Selasa, 27 Agustus 2024

Pesisir Barat

Bawaslu Rekomendasikan Sanksi untuk ASN Pesisir Barat Langgar Netralitas Pilkada

Nomor Urut Pilkada Pesisir Barat 2024: Dedi Irawan - Irawan Topani 1, Septi - Ade 2, Lingga Kusuma - Erlina 3

Petugas PLN di Pesibar Tewas Kesetrum Saat Perbaiki Jaringan Listrik

Polisi Tangkap Tiga Pencuri Motor di Pesibar, Dua Pelaku Ditembak Karena Melawan

BPK Ungkap Dana Hibah Pemkab Pesisir Barat 1,042 Miliar Diduga Terjadi Penyimpangan

Penggunaan Dana Hibah Pemkab Pesisir Barat 1 Miliar Lebih Tidak Jelas, BPK: Berisiko Disalahgunakan

Dinas Kominfotiksan Pesibar Diduga Mark Up Anggaran Belanja Cetak Baliho Hingga Buku Sebesar Rp206 Juta

Tunjangan Perumahan Pimpinan-Anggota DPRD Pesisir Barat 1,696 Miliar Diduga Terjadi Penyimpangan

Pilkada Pesisir Barat Masuk Kategori Rawan Tinggi, Bawaslu Siapkan Langkah Pencegahan

BPK: Tunjangan Perumahan Pimpinan-Anggota DPRD Pesibar Tak Wajar, Bebani Keuangan Daerah Rp1,696 Miliar

Berita Pilihan

BPK Ungkap Dana Hibah Pemkab Pesisir Barat 1,042 Miliar Diduga Terjadi Penyimpangan

Penggunaan Dana Hibah Pemkab Pesisir Barat 1 Miliar Lebih Tidak Jelas, BPK: Berisiko Disalahgunakan

Dinas Kominfotiksan Pesibar Diduga Mark Up Anggaran Belanja Cetak Baliho Hingga Buku Sebesar Rp206 Juta

Tunjangan Perumahan Pimpinan-Anggota DPRD Pesisir Barat 1,696 Miliar Diduga Terjadi Penyimpangan

Pilkada Pesisir Barat Masuk Kategori Rawan Tinggi, Bawaslu Siapkan Langkah Pencegahan

BPK: Tunjangan Perumahan Pimpinan-Anggota DPRD Pesibar Tak Wajar, Bebani Keuangan Daerah Rp1,696 Miliar