Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) atau Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Abung Selatan (Absel) diduga mengkoordinir seluruh Kepala Sekolah di Kecamatan tersebut untuk mengumpulkan uang 50 juta rupiah untuk pengamanan BOS di tahun 2021.
Hasil pemeriksaan keuangan Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun 2020 oleh BPK di bidang pendapatan dan piutang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) ditemukan lebih Rp 15 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rahmat Hartono menuding sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Lampura bermasalah.
Ketua Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Gempur) Cabang Lampung Utara mengawal hasil audit BPK RI tahun 2020 di Sekretariat DPRD Lampura yang temukan kerugian negara mencapai 2, 37 miliar lebih.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2020 di Sekretariat DPRD Lampung Utara ditemukan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp 2.370.051.732.
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dari fraksi PKS, Agung Utomo menyampaikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara 2021 harus menyelesaikan masalah pelayanan RSUD Ryacudu yang dianggap tidak memuaskan masyarakat.
