Proyek mangkrak alias tidak rampung dibangun seperti sudah menjadi tradisi. Ada proyek mangkrak karena kontraktornya terjerat masalah hukum, ada pula proyek mangkrak sebab kontraktornya tidak profesional.
Proses pengadaan barang maupun jasa di lingkup pemerintahan memang bisaa dibilang rawan akan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Apa lagi jika pengadaan nilainya cukup besar.
Petani singkong di Provinsi Lampung bisa sedikit lega, dengan adanya penetapan harga ubi kayu oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Mulai saat ini, perusahaan harus membeli singkong petani minimal Rp900 per kilogram, dengan potongan kadar air atau rafaksi maksimal 15 persen.
Berbagai harapan kita sampaikan kepada para wakil rakyat agar kehidupan demokrasi jauh lebih baik dari apa yang pernah kita alami di masa lalu.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki berbagai kegiatan dalam rangka mendukung fungsinya di pengawasan, legislasi dan keuangan.
Pemerintah harus lebih memperketat menyalurkan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur, terutama untuk proyek jalan. Pasalnya, banyak proyek jalan kini menjadi lahan korupsi. Di Provinsi Lampung misalnya, bukan hanya proyek jalan
