Telegram Messenger
Foto : Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi Telegram agar pemblokiran layanannya dicabut.

Salah satu syarat tersebut adalah Telegram harus menunjuk perwakilan khusus di Tanah Air yang paham budaya dan Bahasa Indonesia.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, perwakilan Telegram khusus di Indonesia telah ditunjuk, namun identitasnya masih dirahasiakan. Menteri yang kerap disapa Chief RA itu enggan mengungkap sosok misterius tersebut.

“Ada lah, seorang wanita,” ujarnya usai pengumuman pencabutan blokir Telegram di Kantor Kominfo, Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (10/08/2017).

Rudiantara mengatakan bahwa penunjukan perwakilan itu sepenuhnya dilakukan oleh Telegram. Tak ada campur tangan dari pemerintah Indonesia.

“Sepenuhnya kebijakan Telegram. Saya juga sudah bertemu dan berdiskusi juga dengan perwakilan khusus Telegram di Indonesia itu,” tutur RA.

Perwakilan Telegram khusus di Indonesia dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi antara sang layanan pesan singkat dengan pemerintah. Dengan begitu, kerja sama dalam hal pemberantasan konten negatif maupun urusan-urusan lainnya bisa dikoordinasikan lebih cepat, efektif, dan efisien.

Selain menetapkan perwakilan khusus, Kominfo juga meminta Telegram bersama-sama membuat SOP khusus untuk beroperasi di Tanah Air.

Telegram juga berjanji membuat script, yakni semacam software yang bisa melakukan penyaringan otomatis atas konten negatif di Telegram.

“Mayoritas kesepakatan kami sudah dilakukan Telegram. Sebagian masih dalam proses karena masih perlu penyesuaian sistem di Telegram,” kata Koordinator tim Trust Positif Kominfo, Taruli, dalam kesempatan yang sama.

Ke depan, Rudiantara mengatakan komunikasi dengan pihak Telegram akan terus dijaga. Setelah masalah konten negatif rampung, pemerintah bakal membahas soal peningkatan layanan Telegram untuk pengguna di Indonesia.

“Misalnya nanti Telegram pakai Bahasa Indonesia, atau ada fitur-fitur yang meningkatkan pengalaman penggunaan di Indonesia. Itu akan kami bahas di luar ini (pemberantasan konten negatif),” jelas Rudiantara. (Kmp)