Trimedya Panjaitan

Jakarta, Kupastuntas.co- Banyaknya kepala daerah yang ditangkapi oleh KPK, dalam  perkara korupsi hanya kebetulan apes saja. Sebab, kebanyakan kepala daerah diduga kuat juga melakukan hal yang sama.

Trimedya Panjaitan Trimedya Panjaitan   Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, biasanya mereka (kepala daerah yang ditangkap) diadukan oleh pihak yang kalah dalam tender.

Sedangkan kepala daerah yang bebas diduga sudah main mata dengan aparat penegak hukum yang menyidik korupsi sejak anggaran baru mulai disahkan di daerah.

Caranya, dengan mengorbankan sebagian anggaran daerah yang sejak disahkan sudah menjadi incaran pejabat penyidik. Kemudian dijadikan bancakan dengan imbalan agar kepala daerah bebas dari sangkaan korupsi anggaran.

Jadi, tak usah heran dan terkejut kalau anggaran pembangunan di daerah hanya tersisa 40 persen dari total anggaran, yang  dipergunakan untuk pembangunan di daerah. “Makanya, pada prakteknya pusat sekarang menyerahkan pembangunan pada BUMN untuk mencegah mark up dan untuk efisiensi anggaran,”jelasnya.

Salah satu instrumen penindakan untuk menyelamatkan uang negara, ujarnya, adalah dengan membentuk Densus Tipikor langsung di bawah Kapolri yang kedudukannya sebagai badan baru sebagai pengembangan dari Direktorat Pidana Kusus yang sebelumnya berada di bawah Kabareskrim, dengan tetap mengacu pada Undang- Undang tentang Kepolisian.

Lembaganya secara institusi nanti akan dibentuk di seluruh daerah. Dengan gaji penyidik antara Rp 30 -Rp 50 juta, sama dengan gaji penyidik KPK.

“Untuk tahap awal alokasi anggaran dalam RAPBN tahun 2018. Komisi III sudah menyetujui alokasi anggaran Densus Tipikor sebesar Rp 800 miliar,”ungkap Trimedya saat berdiskusi dengan kupastuntas.co, di Jakarta, pekan lalu.

“Anggaran tersebut hanya untuk operasional, agar Densus Tipikor bisa langsung berkerja,”tambah Eddy Kusuma Wijaya dari Fraksi PDI P yang berasal dari Dapil Tanggerang, Propinsi Banten.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan terpisah mengatakan, pengawasan oleh Bawasda di Kabupaten, Kota dan Propinsi akan diperkuat.

“Apabila menemukan dugaan korupsi bisa langsung melaporkan pada Polisi dan Jaksa. Selain itu badan pengawas daerah bisa mengusulkan pemecatan aparatur sipil negera atau PNS yang nakal kepada Gubenur masing masing daerah,”paparnya.

Abdurahman Lahabato, anggota DPD dari Dapil Maluku Utara, dalam forum diskusi yang sama, meminta agar kepala daerah yang diduga korupsi agar langsung dipenjara. “Sekarang ini, biaya pilkada sudah tidak masuk akal karena sangat besar sekali. Belum lagi biaya untuk mendapatkan dukungan dari partai politik. Di sisi lain, gaya hidup banyak kepala daerah sangat mewah, punya mobil mewah padahal gaji kepala daerah cuma RP 6 juta. Dari mana asal kekayaan mereka kalau begitu,”ujarnya.

Praktek korupsi anggaran sudah muncul sejak era orde baru. Awalnya bocor cuma 30 persen untuk perencanaan sampai dipergunakan untuk pembangunan.

Setelah era reformasi dan pilkada langsung, aparat penyidik mulai kebagian ikut kecipratan bancakan anggaran agar tutup mulut atas penggunaan anggaran ilegal supaya di-peti-es-kan agar tidak sampai ke pengadilan. (Erwin Kurai).