Staf Presiden Minta Pemprov Lampung Pantau Persoalan Sengketa Lahan JTTS Hingga ke MA 1
Jalan Tol Trans Sumatra.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Untuk mewujudkan program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus membangun infrastruktur di Sumatra pada 2018 nanti.

“Pembangunan infrastruktur dalam era Presiden Joko Widodo bukan bertujuan bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur dari negara-negara lain. Infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing kita,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dikutip dari Liputan6.com, Selasa (10/10/2017).

Menteri Basuki mengatakan, pada 2018, anggaran sebanyak Rp 20,32 triliun untuk Pulau Sumatra akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp 8,86 triliun, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 1,51 triliun.

“Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatra berkisar Rp 20,32 triliun,” jelas Menteri Basuki.

Tantangan disparitas di Pulau Sumatra masih besar, di mana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatera, di mana potensi kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur.

“Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatra, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang,” tambahnya.

Jalan tol Trans Sumatera yang terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 km yang terdiri dari 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung (feeder) diantaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang.

“Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatera mencapai Rp 130 triliun,” tegas Menteri Basuki.

Dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan prioritas.

Selain itu, mendukung lumbung pangan nasional di Sumatra seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan dan Lampung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala masif. (lpt6)