Jurnalis Wajib Mengawal Kerukunan, Pers Diminta Berbenah 1
Ketua Dewan Pers Nasional, Yosep Stanley Adi saat menghadiri Workshop Peningkatan Peran Jurnalis Dalam Penangan Isu Kerukunan Umar Beragama Tingkat Nasional di Ball Room Hotel Pangeran, Pekan Baru, Senin (11/09/2017). Foto: Tampan/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Ketua Dewan Pers Nasional, Yosep Stanley Adi mengajak seluruh media berbenah dalam menampilkan konten hasil liputan. Terutama dalam pemberitaan konflik. Jangan sampai media justru mempertajam konflik dan mengakibatkan konflik menyebar ke berbagai wilayah.

Hal ini disampaikan Stanley dalam Workshop Peningkatan Peran Jurnalis Dalam Penangan Isu Kerukunan Umar Beragama Tingkat Nasional di Ball Room Hotel Pangeran, Pekan Baru, Senin (11/09/2017).

“Ada tiga posisi media dalam pemberitaan konflik. Pertama mempertajam, kedua mengaburkan isu konflik, dan ketiga menjadi mediator untuk mendamaikan. Media Pers harusnya bisa mengarahkan kedua pihak yang bertikai menuju solusi,” ujar Stanley.

Sayangnya, saat ini masih banyak media yang ‘terjebak’ dalam pemberitaan, penayangan video, pemilihan kata hingga tampilan foto yang justru bisa semakin memicu konflik.

“Media secara life menyiarkan kekerasan. Siapa yang jadi korban konflik? Yang jadi korban adalah kebenaran. Kebenaran tidak pernah muncul, karena kebenarannya hanya untuk salah satu pihak, sementara pihak lain tidak,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, ada unsur kependudukan suku yang berbeda antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Total suku Indonesia mencapai 656 suku. Tetapi perbandingannya, di Indonesia barat hanya ditempati 109 suku, sementara bagian timur mencapai 500 suku lebih. Jika terjadi konflik komunal, akan sangat berbahaya.

Dijelaskannya, jika di  bagian barat, masih ‘mungkin’ terbagi antar provinsi. Misalnya Aceh di provinsi NAD, Suku Batak di Sumut, Suku Padang di Sumbar dan sebagainya. Tetapi di Indonesia bagian timur, di satu kabupaten saja, bisa dihuni lebih dari 20 suku.

“Artinya, konflik komunal SARA di timur akan jauh lebih berbahaya, bisa hancur berkeping-keping. Ini bisa jadi konflik bertahun-tahun. Kalau pun api konfliknya padam, tapi sekamnya tetap membara. Untuk itu, jurnalis harus bisa menjembatani dan mengelola konflik untuk menuju solusi,” beber dia.

Ia pun mengajak media kembali menggaungkan jurnalisme damai. Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan fakta. Sajikan fakta yang tepat dan jangan dibuat sepotong-sepotong.

“Komitmen pers adalah kepentingan publik. Jurnalisme wajib mengawal kerukunan. Jangan menulis berdasarkan prasangka diskriminasi atas dasar agama, suku, ras dan antar golongan. Kerukunan adalah keniscayaan yang harus senantiasa kita jaga,” pungkasnya.

Sementara, Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi mengatakan, dalam pemberitaan media harus selalu melakukan verifikasi. Jurnalis jangan sampai mengambil bahan berita dari social media tanpa ada konfirmasi. Sebab sudah banyak kejadian, berita hoax justru masuk ke media mainstream.

“Awalnya isu itu dikeluarkan di sosmed. Begitu ramai, berita itu dicium media maenstream. Alhasil si pembuat hoax itu bisa memasukkan beritanya ke media-medai besar dengan gratis tanpa bayar. Ini karena pelaku bisa membaca pola media, karena selalu mengejar rating,” pungkasnya. (Tampan)