PT BAS Dinilai Bandal, DPRD: Segel Perumahan Yang Tidak Mau Bayar Pajak 1
Ilustrasi.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung menghapus denda pajak bumi dan bangunan (PBB) serta izin gangguan atau HO. Penghapusan denda ini diharapkan bisa membuat masyarakat sadar membayar pajak.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Badri Tamam, penghapusan denda tunggakan pajak adalah kemudahan yang diberikan Pemkot ke warga.

“Ya, Wali Kota mengambil keputusan untuk memberi kelonggaran kepada wajib pajak dengan cara menerbitkan program penghapusan denda,” kata Badri, Senin (6/11/2017).

Menurut Badri, sebelumnya wajib pajak yang melakukan pembayaran melewati batas waktu 1 November akan dikenakan denda 2 persen dari kewajibannya. Dengan begitu, diharapkan target Rp47,05 miliar tahun ini bisa tercapai, karena selama ini memang target PAD dari sektor PBBP2 kurang karena wajib pajak yang tak membayar tepat waktu.

Dengan kelonggaran ini, Pemkot akan mengambil tindakan tegas kepada wajib pajak yang masih nakal. “Kita minta dari petugas di Kelurahan dan Kecamatan untuk ikut menagih wajib pajak. Untuk tunggakan wajib pajak yang lebih dari Rp50 juta, kita minta bantuan dari kejaksaan saat menagih,” katanya.

Badri Tamam melanjutkan, upaya untuk mengejar target PBB ini bisa menguntungkan aparatur kecamatan. Untuk itu, Pemkot juga memasangkan spanduk imbauan pembayaran PBBP2 di tiap kecamatan dan kelurahan di Bandar Lampung. Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Kota Bandar Lampung.

“Izin gangguan tidak ada lagi, sesuai dengan perintah dari pusat pencabutan izin gangguan kita legalkan untuk dimasukkan dalam Perda,” tuntasnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung, Yanwardi, mengatakan, tenggat membayar PBB-P2 di Bandar Lampung berakhir 1 November. Namun, hingga saat ini realisasi pajak yang masuk ke BPPRD baru Rp66,42 miliar. Sedangkan Rp47,05 miliar masih tertunggak.

Berdasarkan jumlah wajib pajak atau SPPT, dari 246.758 wajib pajak, baru 138.794 yang membayar. Sementara 107.964 wajib pajak masih belum menyetorkan kewajibannya.

Kecamatan Telukbetung Barat tercatat menjadi kecamatan yang paling tinggi menunggak PBBP2. Dari target Rp4,23 miliar dengan jumlah wajib pajak sebanyak 10.557 baru terealisasi 30,1 persen (Rp1,27 miliar). Disusul Telukbetung Timur dengan tunggakan masih 66,7 persen atau Rp1,73 miliar, Tanjung Senang masih 60,9 persen atau Rp2,27 miliar.

Sementara kecamatan yang paling sedikit menunggak yakni Panjang dengan total tunggakan tinggal 13,8 persen senilai Rp2,27 miliar dan Telukbetung Selatan dengan jumlah tunggakan Rp1,25 miliar dengan presentase 29,1 persen.

Terpisah, Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi, mengatakan perlunya sosialisasi kepada kelurahan dan kecamatan terkait penghapusan denda pajak tersebut.

“Kelurahan harus sosialisasikan ke warga mengenai program baru dari Pemkot ini, sehingga warga yang ada tunggakan pajak, jadi mengerti dan tahu,” kata Wiyadi.

Wiyadi mengpresiasi langkah Pemkot yang menghapus denda pajak, hal ini diharapkan bisa menambah setoran pajak, sehingga target tahun ini tercapai. (Wanda)