Freeport Indonesia yang terdapat di Papua. Lubang raksasa ini mulai digali tahun 1973, merupakan penghasil emas terbesar dan penghasil tembaga nomor tiga terbesar di dunia.
Foto : Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati Kamis (10/08/2017) mendatangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan di kantor Kementerian Energi, Jakarta Pusat. Ia dijadwalkan menemui Menteri Jonan terkait dengan kontrak Freeport Indonesia.
Menurut salah satu staf Kementerian Energi, Sri Mulyani tiba sekitar pukul 15.00 wib dan langsung menemui Jonan di ruangannya, di Gedung Heritage 1, Kementerian Energi, dan mengadakan rapat secara tertutup.

“Iya, Bu Sri Mulyani sudah datang, sekarang lagi rapat sama Pak Jonan,” tutur staf itu.

Agenda pertemuan keduanya juga diketahui berdasarkan jadwal harian Sri Mulyani hari ini yang tersebar di kalangan wartawan ekonomi.

“Agenda Menteri Keuangan 10 Agustus 2017 pukul 15.00 wib, Rapat dengan Menteri ESDM, ” begitu pesannya.

Hingga berita ini diturunkan, mobil Menteri Keuangan masih tampak terparkir di halaman parkir utama. Namun wartawan belum diperkenankan mendekati ruangan rapat tersebut.

Sebelumnya, saat Sri Mulyani Indrawati menegaskan renegosiasi Freeport Indonesia, yang dilakukan bersama dengan pemerintah, harus menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar.

Amanat renegosiasi itu tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

“Segala macam term, pakai nama yang tidak karuan, saya tidak peduli. Pokoknya yang masuk ke kantong Negara harus lebih banyak daripada kemarin. Itu posisi pemerintah. Dan ini sedang diformulasikan,” ujar Sri Mulyani.

Renegosiasi pemerintah dengan Freeport Indonesia dilakukan sejak Mei lalu. Saat itu tim perundingan yang dipimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyepakati empat poin.

Poin tersebut adalah kelanjutan operasi setelah kontrak karya (KK) berakhir, kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), kewajiban pelepasan saham, serta stabilitas investasi jangka panjang.

Freeport juga harus bersedia beralih wadah operasi dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Menteri Energi, Ignasius Jonan melaporkan perundingan sudah menyepakati nasib kelanjutan operasi dan kewajiban pembangunan smelter. Pembahasan dua isu sisanya akan dilakukan bersama dengan Menteri Keuangan. (Tmp)